Bisa Sukses asal Efektif Konsolidasi

TERPILIHNYA Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar tidak serta-merta menjamin Golkar bisa meraih kesuksesan di pilkada yang akan berlangsung 15 Februari 2017.

Dualisme kepengurusan yang sempat melanda Golkar secara nyata telah menurunkan partisipasi Golkar dalam proses pencalonan di Pilkada 2015. Terbukti banyak kader Golkar lebih memilih mendapatkan dukungan dari partai lain atau menempuh jalur independen demi bisa bertarung di pilkada. Akibatnya, pada Pilkada 2015 jumlah pasangan calon yang maju lewat Golkar tidak banyak, hanya 30% dari 269 daerah yang melaksanakan pilkada.

"Apa yang terjadi di tingkat pusat berpengaruh langsung terhadap seleksi kepemimpinan daerah di tubuh partai tersebut," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz di Jakarta.

Masykurudin menilai Novanto memiliki pekerjaan rumah yang besar yang harus diselesaikannya sebagai ketua umum yang baru. Novanto bersama jajaran kepengurusan baru harus bisa melakukan konsolidasi Golkar secepat mungkin menjelang masa pendaftaran pasangan calon.

KPU telah menetapkan pendaftaran pasangan calon dilakukan selama tiga hari pada 19-21 September 2016. Jika Golkar bisa melakukan konsolidasi dengan efektif, Masykurudin percaya partai beringin dapat mengulang kejayaan seperti sebelum partai tersebut dilanda konflik kepengurusan.

"Bukti keberhasilan konsolidasi ialah kembalinya Golkar untuk bersatu padu dalam membagi kesempatan bagi seluruh kader untuk mengikuti Pilkada 2017."

Mulai merapat

Golkar pun menyadari hal itu. Langkah pertama yang dilakukan Novanto ialah datang ke Istana Kepresidenan untuk berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang mau membuka Munaslub Partai Golkar pada 14-16 Mei lalu.

Novanto ditemani Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Aburizal Bakrie, Sekjen Idrus Marham, Ketua Harian Nurdin Halid, Bendahara Umum Robert Joppy Kardinal, dan Nurul Arifin.

"Kita berterima kasih ke Presiden. Kita mau sampaikan program karena kita sudah dukung Jokowi-JK," kata Novanto.

Kedatangan Novanto pun makin menguatkan sinyal perombakan kabinet. Apalagi Golkar sudah terang-terangan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan Golkar juga akan mengusung Jokowi pada Pilpres 2019.

Namun, ia membantah pihaknya bakal membahas perubahan struktur kabinet dengan Presiden. Golkar, katanya, tak mau ikut campur terkait perombakan kabinet.

"Enggak. Tentu masalah calon-calon atau reshuffle itu semuanya kita serahkan kepada Presiden, dan Golkar tidak mencampuri hal-hal yang menyangkut reshuffle," ungkapnya.

Idrus Marhan menambahkan, pemilihan menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Meski Golkar sudah mendukung pemerintahan Jokowi-JK, bukan berarti mereka harus mendapat jatah menteri. "Ya itu kalau diberikan kepercayaan. Kemarin saja (munaslub) caketum ada delapan. Jadi ya diajak masuk alhamdulillah, tidak masuk juga alhamdulillah.'' (Nov/P-2)