KPU Usulkan Penundaan bila Dana Pilkada belum Siap

KOMISIONER KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada 2017) harus sudah tersedia sebelum tahapan pembentukan panitia ad hoc. Jika tidak, kata dia, pilkada sebaiknya tidak dilaksanakan.

“Kalau pada tahapan pembentukan penyelenggara ad hoc (PPK/PPS), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum juga ditandatangani dan dana belum turun, pilkada tidak dapat kami laksanakan,” terangnya di Jakarta, kemarin.

Pembentukan panitia ad hoc yang terdiri dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilakukan mulai 29 Mei 2016. Pada tahap tersebut, dana besar mulai dibutuhkan.

Untuk itu, NPHD harus sudah ada pada masa tersebut. “Adapun kepastian mengenai dana pilkada harus sudah ada 21 Juni nanti, pas pembentukan panitia ad hoc PPS-PPK,” lanjut dia.

Pada Senin (23/5) kemarin, masih ada lima daerah yang belum menandatangani NPHD, yakni, Aceh Timur (Aceh), Nagan Raya (Aceh), Muaro Jambi (Jambi), Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), dan Maybrat (Papua Barat).

“Hari ini hanya tinggal dua daerah lagi yang belum menandatangani NPHD. Yakni, Aceh Timur dan Bolaang Mongondow,” tukas dia. Ia berharap kedua daerah tersebut bisa mengikuti jejak tiga daerah lain yang sudah menandatangani NPHD. (Nur/Nov/Kim/P-5)