Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menerapkan masa kampanye yang cukup panjang, minimal 120 hari dalam perhelatan Pemilu 2024. Masa kampanye tersebut dibutuhkan agar publik bisa mengetahui secara mendetail calon pemipin yang berkontestasi dalam pemilu.
"Penting masa kampanye yang cukup agar agar calon peminpin itu ditelanjangi (visi misi) dalam waktu lama," ungkap Fahri saat dihubungi di Jakarta, Kamis (10/2).
Usulan pemerintah dan sejumlah partai politik (parpol) yang ada di Senayan untuk memperpendek masa kampanye dinilai Fahri merupakan bentuk pengabaian kepentingan rakyat dalam mengetahui calon pemimpin di masa kampanye. Parpol cenderung egois hanya memikirkan cara untuk memperoleh suara sebanyak mungkin.
"Sehingga parpol hanya mau nunpang lewat ambil surat suara untuk kekuasaan mereka," ungkapnya.
Baca juga: Indonesia Berharap Kerja Sama dengan Prancis Tak Terbatas Alutsista
Bahkan Fahri menilai pemangkasan jumlah hari kampanye pada pemilu 2024 merupakan bentuk dari matinya demokrasi yang saat ini dikuasai oleh segelintir kelompok di dalam parpol. Rakyat hanya dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan. Minimnya masa kampanye disebutnya berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai.
"Karena mulai banyak gejala penyelundupan pemimpin palsu dan rakyat gak sempat mengetahui," ungkapnya. (P-5)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved