Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menerapkan masa kampanye yang cukup panjang, minimal 120 hari dalam perhelatan Pemilu 2024. Masa kampanye tersebut dibutuhkan agar publik bisa mengetahui secara mendetail calon pemipin yang berkontestasi dalam pemilu.
"Penting masa kampanye yang cukup agar agar calon peminpin itu ditelanjangi (visi misi) dalam waktu lama," ungkap Fahri saat dihubungi di Jakarta, Kamis (10/2).
Usulan pemerintah dan sejumlah partai politik (parpol) yang ada di Senayan untuk memperpendek masa kampanye dinilai Fahri merupakan bentuk pengabaian kepentingan rakyat dalam mengetahui calon pemimpin di masa kampanye. Parpol cenderung egois hanya memikirkan cara untuk memperoleh suara sebanyak mungkin.
"Sehingga parpol hanya mau nunpang lewat ambil surat suara untuk kekuasaan mereka," ungkapnya.
Baca juga: Indonesia Berharap Kerja Sama dengan Prancis Tak Terbatas Alutsista
Bahkan Fahri menilai pemangkasan jumlah hari kampanye pada pemilu 2024 merupakan bentuk dari matinya demokrasi yang saat ini dikuasai oleh segelintir kelompok di dalam parpol. Rakyat hanya dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan. Minimnya masa kampanye disebutnya berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai.
"Karena mulai banyak gejala penyelundupan pemimpin palsu dan rakyat gak sempat mengetahui," ungkapnya. (P-5)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved