Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
BELAKANGAN nama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin disebut-sebut juga berpeluang menjadi calon presiden atau wakil presiden di Pemilu 2024. Budi Sadikin sebagai Menkes dinilai mampu membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat dan lihai dalam ekonomi makro karena lama bergelut di dunia perbankan.
Namun, sejumlah pihak meragukan peluang menjadi Budi ikut dalam kontestasi itu. Bahkan, ada yang menilainya sebagai guyonan. Budi Gunadi Sadikin dinilai belum layak menjadi capres bahkan cawapres.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan pemilu adalah mencari seorang pemimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Syarat utamanya ialah memiliki integritas, kapasitas dan loyalitas kepada negara. Oleh karena itu, posisi kepala negara harus paham tentang politik negara seperti apa dan calon presiden mengacu kepada aturan hukum.
"Dan aturan hukum yang ada adalah capres harus diusung oleh partai politik. Persoalannya, dia (Menkes) punya tidak partai politik. kata kuncinya di situ. Wong yang punya partai politik saja tidak bisa mencalonkan presiden. Belum lagi soal akomodasi dan uang. kita tahu masyarakat kalau tidak ada uang tidak akan dicoblos," kata Firman, Rabu (5/1).
Firman meragukan kapasitas Budi Sadikin untuk dijagokan di pilpres. Pasalnya, Budi Sadikin juga baru beberapa tahun menjabat Menkes. Ia meminta lebih baik Menkes konsentrasi pada pekerjaannya.
"Kita tidak tahu track recordnya sebelum menjadi menkes. Latar belakangnya apa, backgroundnya apa? Partai besar saja banyak yang gagal dan tidak bisa mencalonkan. Kalau mau menjadi capres harus berafiliasi dengan parpol yang akan datang (2029). Bukan tiba-tiba begini," tuturnya.
Firman menambahkan, konsistensi Budi Sadikin menghadapi pandemi juga akan jadi perhitungan khalayak. Banyak yang menilai, yang bersangkutan terkesan bersikap maju mundur dalam penentuan kebijakan penanganan covid-19.
"Mengatasi masalah BPOM tidak clear, karantina saja tidak clear. Padahal karantina ada di bawah dia. Itu ukurannya, bagaimana mau menjadi presiden," selorohnya.
Adapun Direktur Eksekutif Indonesia Political review Ujang Komarudin menilai mengemukanya isu Budi Sadikin layak menjadi capres hanya candaan politik saja. Dia menilai isu itu diembuskan sebagai hiburan di tengah pandemi. Ujang menilai, elektabilitas Budi Sadikin masih kosong.
"Artinya rakyat pun tak mendukungnya. Jika ingin maju sebagai capres atau cawapres, mesti punya elektabilitas tinggi. Karena elektabilitas (keterpilihan itu) menjadi modal utama bagi capres atau cawapres," kata Ujang.
Di kesempatan berbeda, pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpersepsi sama. Ia melihat nama Budi Sadikin juta tak pernah muncul dalam setiap hasil survei.
Selain itu, selama menjabat Menkes, kinerja Budi Sadikin tidak menonjol. Karena itu, elektabilitasnya diperkirakan akan sulit terkerek.
"Sebagai Menkes tidak etis bila saat ini cawe-cawe untuk nyapres. Sebaiknya konsentrasi saja menangani pandemi Covid-19. Fokus pada tugas dan fungsinya akan lebih bijak dari latah ikut-ikutan nyapres," tandasnya
Dketahui, sejumlah survei telah mendapatkan nama-nama menteri yang layak maju sebagai Capres di Pilpres 2024 nanti. Survei Litbang Kompas yang digelar pada Oktober 2021 menempatkan empat nama menteri.
Di tempat teratas ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, disusul Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menko Polhukan Mahfud MD.
Ada juga survei yang dilakukan Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC). Survei ini mendapatkan enam nama menteri yang dianggap layak maju Pilpres 2024. Berdasarkan perolehan suara terbanyak, mereka adalah Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto (Menteri Koordiantor bidang Perekonomian), Tri Rismaharini, Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dan Erick Thohir (Menteri BUMN). (OL-8)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved