Rekomendasi Simposium 65 sudah Mengerucut

REKOMENDASI Simposium Nasional terkait upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam tragedi berdarah 1965 sudah mengerucut. Rekomendasi tersebut rencananya akan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (18/5).

Ketua Pengarah Simposium Nasional Letjen (Purn) Agus Widjojo, mengatakan rekomendasi yang dibuat oleh tim perumus memuat beberapa poin penting, namun detailnya belum bisa disampaikan ke publik.

"Tapi, yang jelas akan berkait dengan metodologi dari analisis informasi-informasi yang kita dapatkan dari Simposium (Nasional)," ujar Agus kepada wartawan di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Rabu (18/5).

Gubernur Lemhanas itu menambahkan poin yang bakal disampaikan kepada pemerintah berupa sejumlah informasi dan pendapat yang menyangkut pembedahan peristiwa 1965 melalui pendekatan kesejarahan. Rekomendasi itu diharapkan dapat menjadi sebuah proses pembelajaran.

"Itu dirumuskan oleh tim perumus dan tim perumus juga terdiri dari berbagai elemen. Tapi, teman-teman itu mewakili dari semua pemangku kepentingan."

Menurutnya, penyelesaian yang pantas dilakukan adalah dengan menerapkan konsep non yudisial atau rekonsiliasi. Konsep tersebut merujuk Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dengan demikian, sambung Agus, secara konkret pelbagai bentuk rekomendasi dapat dikatakan sebagai elemen dari konsep rekonsiliasi.

"Kami menyampaikan bentuk akademiknya, dari mana datangnya, apa temuannya, dan bagaimana treatmentnya, menurut konsep rekonsiliasi," kata dia.

Agus menjawab diplomatis saat disinggung adanya ketidakpuasan dari sejumlah pihak terkait pelaksanaan Simposium Nasional. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam tatanan negara demokrasi merupakan hal wajar.

"Tidak ada yang mutlak mengatakan ada satu cara yang paling benar, tapi ada juga bagian yang tidak sepakat akibat dari non komunikasi. Ini masalah komunikasi," pungkasnya.

Pemberitaan sebelumnya, Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 digelar oleh pemerintah di Hotel Arya Duta pada 18-19 April 2016. Acara melibatkan hampir 200 peserta dari kalangan militer, akademisi, aktivis HAM, korban dan keluarga pelanggaran HAM berat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan. (X-11)