Senin 29 November 2021, 19:13 WIB

Wapres: Pendekatan Militer tak akan Efektif untuk Kinerja Badan Khusus Papua

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Wapres: Pendekatan Militer tak akan Efektif untuk Kinerja Badan Khusus Papua

ANTARA
Wapres Ma'ruf Amin.

 

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menyambut baik upaya KSAD untuk menghindari penggunaan kekuatan militer dalam mengakhiri konflik di Papua. Pasalnya, ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, pendekatan militeristik justru membuat upaya Wapres dan Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) Papua untuk membangun provinsi itu menjadi tidak efektif.

“Pendekatan humanis yang akan digunakan KSAD bisa memudahkan kerja Wapres di Papua,” kata Masduki ketika dihubungi, Senin (29/11).

Baca juga: PBNU Didesak Segera Gelar Pleno Tentukan Pelaksanaan Muktamar

Sebelumnya, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman di depan publik meminta agar satuan tugas TNI yang beroperasi di Papua tidak harus memerangi KKB. Para prajurit diminta merangkul kelompok bersenjata agar mereka bisa kembali ke pangkuan Indonesia.

Menurut Masduki, Wapres meyakini pernyataan KSAD tersebut memiliki landasan yang cukup kuat. KSAD kemungkinan besar sudah menerima laporan lapangan mengenai situasi keamanan di Papua. “Jadi pernyataan tersebut sangat bisa dipahami. Apalagi pernyataan tersebut inline dengan pernyataan Panglima TNI terkait penanganan isu Papua,” jelasnya.

Mengenai regulasi terkait lembaga khusus yang menangani pembangunan di Papua, Masduki menyebutkan, hingga saat ini pemerintah masih terus menggodoknya. Direncanakan BP3OK Papua ini terbentuk begitu Perpres pembentukannya dikeluarkan paling lambat 15 Februari 2022.

“Nantinya selain Perpres itu, ada satu Perpres dan Keppres pendukung. Termasuk Keppres penunjukkan Wapres sebagai koordinator BP3OK Papua dan Perpres mengenai rencana induk pembangunan Papua,” ungkapnya.

Masduki menjelaskan, nantinya lembaga terkait pembangunan Papua akan diisi perwakilan kementerian dan pelaksana yang juga melibatkan aktivis dan LSM, termasuk dari kalangan orang asli Papua (OAP). lembaga ini nantinya akan berkantor di Papua.

“Walaupun diisi orang kementerian, lembaga ini tidak boleh birokratis,” pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Mochammad Risyal Hidayat

KPK Panggil 6 saksi Korupsi di Penajam Paser Utara

👤Mediaindonesia 🕔Jumat 21 Januari 2022, 12:10 WIB
KPK memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara,...
Antara

MA Berhentikan Sementara Hakim Itong Isnaeni dan Panitera Pengganti Hamdan

👤Mediaindonesia 🕔Jumat 21 Januari 2022, 11:50 WIB
Badan Pengawasan MA mengirim tim untuk memeriksa dan memastikan apakah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Panitera Pengadilan Negeri...
ANTARA

Mabes Polri Turun Tangan Usut Kecelakaan Maut di Balikpapan

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 21 Januari 2022, 11:16 WIB
Ditlantas Polda Kalimantan Timur dan Polresta Balikpapan sudah turun menangani kecelakaan yang terjadi pukul 06.15 WITA pagi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya