Ketum FSB Apresiasi Seruan Wapres Ma'ruf Amin

KETUA Umum Forum Satu Bangsa (FSB) Hery Haryanto Azumi mengapresiasi seruan Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar Muktamar Nahdlatul Ulama (NU)mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Menurut Hery, seruan itu sekaligus menepis keraguan sebagian kalangan bahwa pemerintah terlibat secara aktif dalam memenangkan calon kandidat tertentu. 

"Ini juga sekaligus menunjukkan tekad agar NU tetap utuh apapun hasil Muktamar nanti," tegas kader muda NU yang akrab disapa Mas Hery dalam keterangan yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (13/11/2021). 

Ia menambahkan, pernyataan Ma'ruf itu kembali menyadarkan bahwa NU bukan organisasi biasa, melainkan organisasi ulama yang diharapkan menjadi tauladan bagi publik. Oleh karena itu, NU yang utuh sangat penting bagi Indonesia. 

Menurut dia, NU telah meletakkan landasan paling penting bagi model berbangsa dan bernegara yang mengedepankan konsensus dalam keberagaman. Para tokoh NU bersama tokoh-tokoh lain telah berhasil menjadikan musyawarah sebagai model penyelesaian ketegangan pada awal-awal Republik Indonesia berdiri, alih-alih pertimbangan mayoritas-minoritas dalam menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara agama atau negara nasional. 

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj meminta pemerintah bersikap netral dalam Muktamar NU di Lampung. Mantan Ketua Umum PMII itu menilai permintaan Said selaras dengan ajakan musyawarah dari Ma'ruf Amin yang juga mantan Rais 'Aam PBNU. "Kiai Said dan Kiai Ma'ruf sama-sama mengajak agar para muktamirin kembali kepada model bermusyawarah untuk mufakat yang merupakan gaya berorganisasi yang khas sedari awal berdirinya NU," lanjutnya. 

Hery yang juga mantan Wakil Sekjen PBNU ini menambahkan, selama musyawarah menjadi cara pengambilan keputusan tertinggi, independensi dan keutuhan NU tidak perlu dikhawatirkan. Banyak pihak memang mengkhawatirkan ketegangan rivalitas antara para calon kandidat pimpinan NU berdampak terhadap keutuhan NU. "Ulama pasti lebih jernih dalam melihat kemaslahatan publik," pungkas dia. (RO/A-3)