Banyak Masalah, Junimart Minta Kementerian ATR/BPN Berbenah

WAKIL Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengungkapkan pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasiona (ATR/BPN) harus dievaluasi. Pasalnya banyak masyarakat yang mengadukan kinerja kementerian yang dipimpin Sofyan Djalil ini menyangkut sulitnya pengurusan sertifikasi tanah.

"Karut marut pertanahan di Indonesia semakin menggurita terbukti dari konflik-konflik yang terjadi di masyarakat menyangkut pemberian HGU, HGB dan lain-lain untuk para pengusaha dibeberapa daerah menimbulkan keresahan di masyarakat," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (21/10).

Junimart mengatakan persoalan lain juga mengemuka yakni maraknya mafia tanah yang diduga melibatkan pejabat internal di Kementerian ATR/BPN. Kondisi ini tidak boleh berlarut-larut dengan segera menindak tegas para pelakunya.

"Permafiaan ini diamini Sofyan Djalil dan memang ada yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur," tuturnya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), lanjut Junimart, belum menjadi solusi jitu terhadap peningkatan layanan dan konflik agraria.  Hal itu karena pengukuran lahan atau tanah untuk proses sertifikasi yang dilakukan pihak ketiga tidak diterima.

"Juga wakil Menteri ATR/BPN kurang bekerja menjalankan land reform dan penanganan konflik agraria. Dengan kekuasaan yang besar tersebut selama satu tahun ini kasus HGU yang perlu diukur ulang tidak pernah bisa teralisasi," ungkap Junimart

Ia pun mendorong seluruh persoalan ini dapat segera diatas oleh Kementerian ATR/BPN. "Penyelesaian konflik agraria perlu didorong percepatannya denga cara mengurai akar permasalahan yang solutif. Semua temuan persoalan ini tidak boleh dibiarkan supaya tidak menjadi bom waktu," pungkasnya.  (P-2)