Tidak Ada Tebusan Dalam Pembebasan Sandera

PEMERINTAH menampik anggapan pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf karena telah membayar uang tebusan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan tak ada sepeserpun yang dikeluarkan baik pemerintah dan perusahaan untuk menebus para sandera.

Pemerintah hanya menerapkan diplomasi total untuk melepaskan sandera. "Tidak ada sama sekali tebusan. Memang yang berkembang simpang siur, tentu kami paling tahu yang sebenarnya," tandas Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5).

Pembebasan ABK kapal tunda Brahma 12 di Pantai Parang, Sulu, Mindanao Selatan, Filipina, Minggu (1/5) siang, itu tak terlepas dari keberhasilan diplomasi total yang digalang pemerintah. Pemerintah Indonesia, kata Pramono, akan terus melanjutkan diplomasi total dalam mendekati kelompok penyandera agar membebaskan empat warga Indonesia lainnya yang menjadi anak buah kapal (ABK) berbeda dan masih disandera sejak 23 Maret lalu.

"Presiden dalam komunikasi dengan Presiden Aquino menyampaikan mengarapkan 4 nama tersebut bisa diselesaikan proses pembebasannya. Ini disebut "diplomasi total"," tandas Pramono.

Sementara itu, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai secara implisit menyebut ada tebusan untuk membebaskan para sandera. "Teroris itu yang paling efektif strateginya ya memenuhi keingingannya. Kalau keinginannya tercapai selesai," ujarnya.

Namun, sambung dia, yang menyediakan uang tebusan bukan dari pemerintah. Hal ini seusai dengan standar konvensi PBB yang menegaskan tak ada uang tebusan bagi kelompok terorisme. "Hampir semua penyanderaan di dunia ini ada tebusan, tapi bukan negara. Tapi pihak keluarga, swasta atau manapun. Kalau negara, ya kita menyalahi konvensi PBB dan negara kita kalah dong dari teroris," tegasnya.

Pemerintah memandang perlunya patroli bersama di kawasan perampokkan seiring meningkatnya geliat ekonomi. Pemerintah Indonesia, akan menggalang patroli tersebut bersama Malaysia dan Filipina. Menurut Pramono, pada 5 Mei pimpinan militer Malaysia dan Filipina akan membahas kerja sama tersebut pada pertemuan di Jakarta. (OL-2)