DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Menkes di Raker Komisi IX

PIMPINAN dan Anggota Komisi IX DPR RI mempertanyakan ketidakhadiran Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (10/3). Dalam rapat yang mengagendakan pembahasan perkembangan produksi vaksin dalam negeri yaitu vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara, Menkes Budi Gunadi diwakili Wakil Menkes, Dante Saksono Harbuwono.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena mempertanyakan alasan ketidakhadiran Menkes Budi Gunadi hanya karena harus mengikuti rapat di Kementerian BUMN.

Baca juga: Presiden: Isra Mikraj Momentum Dekatkan Diri ke Sang Pencipta

“Banyak wartawan bertanya ke saya. Saya dapat tunjukkan pesan Whats App-nya. Banyak yang bertanya kenapa Menkes nggak hadir? Maksudnya apa? (Tidak hadir). Apa motivasinya?” ungkap Melki, Kamis (11/3).

Karena tidak bisa menjawab, Melki mengaku membiarkan pesan WA tentang ketidakhadiran Menkes Budi Gunadi dalam rapat kerja dengan Komisi IX RI, termasuk tuduhan dari awak media yang menanyakan kemungkinan Menkes Gunadi menghindar karena agenda pembahasannya tentang vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara.

“Tapi apapun itu. Sebenarnya pelindung dari ini semua adalah Menkes, apapun namanya. Kita nggak peduli siapa Menkesnya. Apa maksudnya Menkes ini?” tanya Melki.

Politikus Partai Golkar ini melanjutkan banyak persoalan yang perlu diungkap dari Menkes Gunadi mengenai keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan vaksin-vaksin covid-19 produk dalam negeri seperti vaksi Merah Putih dan vaksin Nusatara.

“Salah satu isunya adalah vaksin Nusantara ini sengaja ditahan setelah program vaksinasi Covid-19 yang diimpor ini selesai,” ucap Melki.

Sejak awal vaksin Nusantara munculk ke publik, Melki mengatakan pihaknya merasakan dari masalah yang sepertinya Kementerian Kesehatan tidak mendukung kehadiran vaksin Nusantara.

“Kami punya feeling politik. Kita bicara Merah Putih. Tapi kalau bicara model begini (keengganan Menkes Budi terhadap vaksin Nusantara). Terutama vasin Nusantara tidak didukung. Ini Menkes yang kita mau jaga. Nah, opini begini sebenarnya yang harus kita hilangkan seperti perintah Presiden tidak dilaksanakan oleh Menkes (karena tidak mendukung produk dalam negeri),” ucap Melki. (OL-6)