PENGAMAT Politik Yunarto Wijaya mengusulkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko tidak merangkap jabatan setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatra Utara.
"Yang jauh lebih penting dari urusan internal Partai Demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai. Menteri saja seeloknya bukan pengurus partai, apalagi Kepala KSP yang jelas-jelas mewakili wajah kepala pemerintahan/negara," ungkap Yunarto melalui akun Twitternya @yunartowijaya, Sabtu (6/3).
Sebelumnya, gejolak terjadi di tubuh internal Partai Demokrat. Pihak DPP menuding ada sejumlah kader dan pejabat pemerintahan yang berencana mengkudeta kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lewat Kongres Luar Biasa (KLB).
Baca juga: SBY Merasa Bersalah Pernah Beri Jabatan Kepada Moeldoko
Pihak DPP kemudian memecat sejumlah kader yang dianggap berencana melakukan kudeta itu. Para kader yang dipecat itu akhirnya resmi menggelar KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Dalam KLB yang dimotori oleh para mantan kader itu kemudian secara aklamasi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum baru Demokrat pada periode 2021-2025.
Namun, pihak DPP Partai Demokrat menilai KLB tersebut abal-abal dan tidak sah. Mereka menyatakan KLB itu tak sah berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.(OL-5)
