Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
HASIL survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada Senin (22/2) lalu, mencatat Prabowo Subianto dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden, yakni 22,5% responden.
Hasil elektabilitas Prabowo mengungguli sejumlah kandidat lain. Seperti, Ganjar Pranowo (10,6%), Anies Baswedan (10,2%), Basuki Tjahaja Purnama (7,2%), Sandiaga Uno (6,9%), Tri Rismaharini (5,5%), Ridwan Kamil (5%), Agus Harimurti Yudhoyono (4,8%) dan Susi Pudjiastuti (2,3%).
Pengamat politik Universitas Padjadjaran Emrus Sihombing menilai hasil survei LSI cukup signifikan. Menurutnya, wajar apabila Prabowo memiliki elektabilitas terbesar, karena tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Baca juga: Yang Terjadi Jika Prabowo Mencapreskan Diri Lagi
Lebih lanjut, Emrus berpendapat angka yang diraih Prabowo cukup signifikan dibandingkan kandidat lain. Apabila perbedaan angka elektabilitas sekitar 1-5%, maka tidak terlalu signifikan.
"Perbedaannya bisa lebih dari 10%. Artinya ini capaian yang amat baik. Ini menunjukkan masyarakat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, sebagai sosok yang berpeluang di pemilu berikutnya," tutur Emrus, Rabu (24/2).
Akan tetapi, Emrus mengingatkan bahwa survei LSI yang pada awal 2021 ini merupakan potret sesaat. Masih ada waktu yang cukup panjang menuju Pilpres 2024.
"Selama di waktu tersebut angka bisa berubah, bergeser dan bisa ada nama calon kandidat lain. Kecuali survei dilakukan beberapa bulan sebelum pilpres," imbuhnya.
Baca juga: Jadi Menteri, Sandiaga Uno Bisa Jadi Kuda Hitam Pilpres 2024
Dia menekankan bahwa elektabilitas Prabowo dapat bertahan dengan memperhatikan tiga hal. Pertama, bagaimana kader Gerindra bekerja di lapangan. Sebab, partai itu mesin politik yang pada hakikatnya membantunya persoalan masyarakat.
"Apa yang dibutuhkan masyarakat adalah penanganan covid-19, bencana alam dan lesu perekonomian. Apakah tiga hal ini bisa mereka bantu? Angka itu bisa relatif bertahan atau semakin meningkat lagi," pungkas Emrus.
Kedua, bagaimana Prabowo menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan program Kementerian Pertahanan. "Jangan sampai ada masalah di kementerian. Belum tentu Prabowo yang melakukan, tapi jangan sampai ada orang kementerian tersebut yang terlibat kasus," katanya.
"Yang ketiga, bagaimana Prabowo menyampaikan pesan politik terkait kebersamaan di tengah masyarakat. Jadi komunikasi politiknya menimbulkan kesejukan," tutup dia.(OL-11)
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved