Sandera Filipina, Pemerintah Kaji Opsi Penyelamatan

PEMERINTAH Indonesia telah menerima sejumlah opsi terkait rencana pembebasan WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Saat ini seluruh opsi tersebut sedang dikaji untuk menentukan keputusan apa yang paling tepat diambil sebagai solusi.

Demikian penegasan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mengikuti rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (4/1).

Turut hadir Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda Arie Sadewo, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso.

Rapat koordinasi terbatas itu bertujuan membahas hasil pertemuan antara Menlu Retno dan Menlu Filipina Almendras yang berlangsung di Filipina, Jumat (1/4). "Saya diutus Presiden berkomunikasi dan sebagainya. Komitmen pemerintah Filipina sangat jelas dalam rangka membantu pembebasan 10 WNI. Kita lakukan langkah koordinasi," katanya.

Menurutnya, pengelolaan opsi-opsi penyelamatan itu masih dalam pembahasan internal dan sejauh ini belum diputuskan pilihannya. Opsi tersebut pun tidak bisa disampaikan publik dengan alasan untuk menjaga keselamatan para sandera.

Filipina berupaya menyelesaikan persoalan dan tidak memperkenankan TNI memasuki teritorial mereka. Bahkan, pihak militer Filipina mengklaim telah memantau semua pergerakan kelompok militan Abu Sayyaf yang menyandera WNI penumpang kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12.

"Mereka punya konstitusi yang istilahnya pelibatan di dalam wilayah Filipina diatur oleh sebuah perjanjian. Itu adalah mandat konstitusi mereka yang tak mungkin mereka langgar," katanya.

Ryamizard menambahkan, operasi pembebasan WNI yang menjadi sandera sepenuhnya dilakukan oleh militer Filipina. "Kami tidak boleh masuk. Iya, lokasinya sudah dikepung oleh militer Filipina," terang dia, singkat.

Senada disampaikan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan. Katanya, koordinasi terhadap penanganan sandera di Filipina pada dasarnya masih dikerjakan antara perusahaan kapal dan kelompok Abu Sayyaf.

"Opsinya sudah ada dan tidak perlu saya sebutkan. Komunikasi mereka baik dan (perusahaan kapal) siap (membayar tebusan)," ujar Luhut. (OL-2)