Jenderal BHD Pimpin PP Polri Periode 2021-2026

JENDERAL Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PP Polri periode 2021-2026 dalam Musyawarah Nasional V Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Tribrata, Jakarta, 28-29 Januari 2021. Mantan Kapolri itu kembali mendapat kepercayaan peserta Munas berkat kepemimpinan dan torehan prestasi jenderal yang akrab disapa 'Jenderal BHD' itu selama lima tahun terakhir.

Musyawarah Nasional V PP Polri di awal tahun 2021 ini dihadiri langsung oleh 19 DPD PP Polri dari 31 Perwakilan Pengurus Daerah, sementara 14 DPD lainnya mengikuti Munas secara virtual. 
Selain membatasi peserta yang hadir secara fisik, seluruh rangkaian kegiatan Munas selalu diawali dengan pelaksanaan swab antigen dan menerapkan protokol kesehatan 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dang mengurangi mobilitas).

Di awal Pembukaan Munas, Kamis (28/1/2021), 'Jenderal BHD' menekankan dua hal. Pertama, Munas harus berjalan lancar, demokratis, dan mematuhi protokol kesehatan. Kedua, seluruh produk Munas harus memiliki legitimasi dan dapat dioperasionalkan. 
 
"Penyelenggaraan Munas harus obyektif, transparan, independen, terbebas dari keinginan pihak luar, dan akuntabel serta mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, seluruh produk Munas legitimate. Untuk itu, sosialisasi sudah dilakukan kepada 31 PP Polri daerah, pengurus pusat PP Polri, paguyuban purnawirawan Polri, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat serta Kapolri selaku Pembina PP Polri,” ujar Bambang Hendarso Danuri di Munas yang mengusung tema “Melalui Musyawarah Nasional V PP Polri Tahun 2021, Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri, Komitmen Dan Konsisten Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Anggota Serta Menjaga Tetap Tegaknya Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” .

Sidang Munas dipimpin oleh Pimpinan Sidang Irjen Pol (Purn) Soenarko didampingi Irjen Pol (Purn) Edward Aritonang serta perwakilan Ketua PP Polri Daerah Sumatra Utara dan Kalimantan Selatan ini. 

Empat target sasaran Munas 2021 ialah pertanggung jawaban ketua umum PP Polri periode 2016 – 2021, penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PP Polri, penyempurnaan program umum PP Polri 2016 – 2021, serta pemilihan dan penetapan ketua umum  PP Polri 2021 - 2026.

Dalam laporan pertanggungjawabannya, 'Jenderal BHD' memaparkan sejumlah pencapaian yang diraih selama periode 29 Januari 2016 hingga 29 Januari 2021) berdasarkan 4 program unggulan yang disampaikanya saat melantik Pengurus Pusat PP Polri periode 2016 - 2019, di auditorium PTIK tanggal 29 Januari 2016. 

"Keempat program unggulan itu ialah penguatan kedudukan dan identitas organisasi, meningkatkan kerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, pembangunan dan pemberdayaan sarana prasarana PP Polri, komitmen PP Polri di dalam mendukung tugas pokok, fungsi, peran serta wewenang Polri," ujar Jenderal BHD.

Untuk mewujutkan empat program unggulan tersebut, salah satu strategi yang ditempuh kepengurusan Jenderal BHD ialah menggalang kerja sama dengan berbagai pihak. “Sejak awal kami menyadari, kolaborasi dan sinergi menjadi kunci kemajuan di era modern ini. Itu sebabnya, kami mengajak kerja sama saling menguntungkan dengan pihak-pihak lain,” ujar 'Jenderal BHD'.

Salah satu karya fenomenal PP Polri dibawah kepemimpinan BHD adalah berdirinya Gedung Tribrata yang megah di bilangan Jakarta Selatan. Gedung ini selain berfungsi sebagai Kantor Pusat PP Polri, juga terdapat komplek perhotelan dan gedung pertemuan. Dengan fasilitas yang lengkap, hotel di lingkungan Gedung Tribrata ini sudah setaraf hotel bintang lima. 

Untuk memperkuat organisasi, selain menyelesaikan berbagai aspek hukum kelembagaan, pengurus PP Polri di bawah BHD juga mengusahakan baju seragam untuk anggota di seluruh daerah serta KTA dengan bekerjsama dengan Bank Mandiri. “Kami bekerjasama dengan Sritex dan dengan Bank Mandiri. Saat ini sudah ada 6.000 KTA yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan sehari-hari. Ke depan, kita akan terus memperbanyak KTA ini,”jelas BHD. 

Untuk mengembangkan lembaga usaha dan sumber daya manusia untuk memperkuat kegiatan PP Polri, kepengurusan BHD mendirikan lembaga sertifikasi security (LSP-PP) dan perusahaan penyedia atau konsultan keamanan (PT. TSSI).  Keluarga Besar PP POLRI juga mendirikan dan mengembangkan Koperasi Tetap Setia Bhayangkara (KOTESEBHA). 

Grand Strategy Polri 2020-2045

Salah satu wujud komitmen PP Polri dalam mendukung tugas pokok, fungsi, peran, serta wewenang Polri ialah menyusun Grand Strategy 2020 2045 yang berisi konsepsi visi, pemikiran dan strategi memajukan dan menegakkan institusi Polri dalam perjalanan menuju usia emas tahun 2045. Bambang menyampaikan bahwa Grand Strategy itu sudah diserahkan saat Jenderal Polisi Tito Karnavian masih menjabat Kapolri yang juga Pembina PP Polri.

“Itu salah satu wujud nyata PP Polri tetap setia menjaga marwah dan institusi Polri. Sekali Bhayangkara, tetap Bhayangkara yang melindungi dan menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” tutur Jenderal BHD.

Di akhir Munas, Jenderal BHD pun dikukuhkan kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PP Polri periode 2021-2026. Tim Penjaringan Calon Ketua Umum yang telah berkomunikasi dengan hampir seluruh para Kapolri pada masanya menyatakan hampir sepakat meminta kesediaan kembali Jenderal (Purn) BHD memimpin PP Polri selama lima tahun ke depan. (RO/R-2)