KSP Siap Perjuangkan Nasib Guru Honorer

KANTOR Staf Presiden (KSP) akan memfasilitasi perjuangan guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori di atas 35 tahun (GTKNHK 35+) untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai bertemu dengan delapan perwakilan GTKNHK 35+ di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (27/1).

Baca juga: Idham Azis Serahkan Panji Tribrata Polri ke Listyo Sigit

“Akan kami carikan formulanya sehingga ada perubahan. Ini bukan hal yang mustahil karena kami juga pernah perjuangkan honorer perawat,” ujar Moeldoko.

Selama ini, kontribusi dan pengabdian guru honorer sangat besar bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sayangnya, hingga sekarang, masih banyak dari mereka yang mendapat upah jauh du bawah standar.

Hal itu pula yang mendorong KSP menerima audiensi GTKNHK 35+ untuk merumuskan masalah dan mencari solusi bersama.

“Karena kami punya semangat yang sama untuk membantu nasib guru dan tenaga kependidikan honorer. Setelah pertemuan ini, GTKNHK bisa berkomunikasi secara intens dengan KSP untuk memperjuangkan apa yang diinginkan,” tutur Moeldoko.

Adapun, delapan perwakilan GTKNHK 35+ yang menyambangi Moeldoko datang dari berbagai provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sulawesi Utara. Mereka telah menjadi guru dan tenaga kependidikan honorer lebih dari 15 tahun.

Baca juga: KPK Terus Periksa Saksi-Saksi Kasus Korupsi Bansos Juliari

Salah satu perwakilan dari Jawa Timur, Yudha Aremba, mengaku sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Saat ini, upah yang ia terima hanya Rp700 ribu per bulan

“Sehingga masa muda kami habis untuk mencari kerja sampingan. Ini merupakan bentuk berat kami menjalani kehidupan,” cerita Yudha di hadapan Moeldoko. (OL-6)