Partisipasi Pilkada Serentak 2020 Mendekati Target

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tingkat partisipasi publik dalam Pilkada Serentak 2020 mencapai 76,9%. Angka tersebut menjadi kabar baik karena sangat mendekati dari target yang ditetapkan penyelenggara pemilu yakni 77,5% dalam pilkada serentak tersebut.

“Secara umum 76,9% saya kira cukup baik karena mendakati target 77,5% dan ini melampaui partisipasi pemilih pilkada pada 2015. Dengan angka ini merupakan keberhasilan kita,” ucapnya.

Tito yang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (19/1) di gedung Senayan Jakarta mengungkapkan dalam pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi covid-19, daerah yang menyelenggarakan pilkada cenderung patuh dan tertib dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut kemudian menuai apresiasi dari berbagai negara lain yang juga melaksanakan pemilihan.

“Kita menerima banyak pujian dari negara lain karena kita tertib dalam melaksanakan pilkada. Dari sisi patisipasi publik kita merupakan negara kedua setelah Amerika Serikat dalam pelasanaan pemilihan terbesar,” ujarnya.

Meski mendapat apresiasi namun beberapa kendala masih terjadi seperti distribusi logistik pemilu ke beberapa daerah yang terhambat karena faktor cuaca, hambatan administratif, prosedural dan penyebaran covid-19. Sedangkan di massa kampanye diakui Tito menjadi bagian krusial karena rawan terjadi gangguan kamtibnas seperti konflik kekerasan.

“Masalah atau hambatan itu tetap ada karena kita negara besar tapi dengan adanya PKPU kami melakukan rapat yang intens untuk evaluasi dan monitorng untuk tahapan kampanye semua kendala ini dapat diatasi”

Baca juga: DPR Pertimbangkan Aspirasi Masyarakat Soal Calon Kapolri

Mantan Kapolri tersebut merinci sebanyak 2,2% terjadi pelanggaran protokol kesehatan dari total tatap muka 13.646. Dari hasil evaluasi bersama Satgas covid menunjukan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan mulai dari kampanye sampai ke pemungutan suara yakni 89%-96%.

“Artinya 89% pemilih dan penyelenggara patuh terhadap prokes. Bahkan di daerah yang menyelenggarakan pilkada tingkat kepatuhannya sangat tinggi dibanding daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada,” ungkapnya.

Di tingkat provinsi memiliki partisipasi 69,67%. Daerah dengan partisipasi tertinggi di antaranya di Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara. Sedangkan partisipasi rendah yakni Kalimntan Tengah 59,58%, Sumatera Barat 61% dan Kalimantan Selatan 65%.

“Untuk tingkat pemilihan Bupati partisipasinya mencapai 77,52% bahkan di atas tingkat gubernur. Wali Kota 69,04% relatif cukup baik. Di Indonesia dengan potensi 100 juta lebih pemilih dengan partisipasi 76% hampir 77 juta partisipasi masyarakat,” tegasnya.

Dia menambahkan setelah pemungutan suara pemerintah saa ini harus memberikan perhatian khusus kepada beberapa daerah yang berpotensi terjadi gangguan konvensional dan sengketa karena hasil pemilihan yang bersaing tipis atau di bawah 3% baik Gubernur, Wali Kota dan Bupati. Daerah tersebut yakni Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk pemilihan Wali Kota yakni Metro Lampung, Samarinda dan Ternate.

“Empat provinsi yakni Kalsel Jambi selisih 0,5% suara dan Sumbar Kalteng dengan 2% suara. Lalu untuk Wali Kota yaitu kota Metro Lampung, Samarinda dan Ternate 1%. Di tingkat kabupaten ada 25 kabupaten yang selisihnya di bawah 3% di antaranya Karimun, Sumbawa, Mandailing Natal, Belu, Tasikmalaya, Lampung Timur dan lain-lain tentu akan berpotensi menimbulkan gugatan,” tukasnya. (OL-4)