Kapolri Baru Harus Tuntaskan Reformasi Organisasi

DIREKTUR Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai sosok yang dibutuhkan untuk memimpin kepolisian ke depan adalah figur yang memiliki komitmen melakukan reformasi organisasi.

Presiden dan DPR juga harus menyokong upaya yang nantinya meningkatkan kinerja dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Saya sulit menjawab ini karena menurut YLBHI Polri butuh reformasi mendasar dan harus dari komitmen politik presiden dan DPR juga," ujarnya kepada Mediaindonesia.com, Selasa (5/1).

Menurut dia, masyarakat selama ini masih mengeluhkan kinerja kepolisian. Itu seperti mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang penyidikan, pungutan liar dan lainnya.

"Laporan berbagai lembaga menunjukkan polisi selalu banyak diadukan masyarakat. Lihat saja data-data pengaduan di Komisi Nasiona Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) dan Ombudsman," jelasnya.

Dengan demikian, kata dia, reformasi organisasi untuk membangun sistem merit menjadi tugas utama Kepala Kepolisian RI (Kapolri) baru. "Jadi anggota polri yang baik dan berprestasi yang naik pangkat, tidak perlu bayar-bayar atau melakukan pendekatan ke atasan," pungkasnya.

Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengaku belum menyerahkan nama calon kapolri ke presiden. Sejauh ini seleksi nama yang akan diajukan ke presiden masih dalam proses pembahasan.

"Belum," singkat Ketua Kompolnas Benny Mamoto.

Komisi III DPR akan melakukan pembahasan internal terkait mekanisme uji kelayakan (fit and proper test) calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun. Ketua Komisi III Herman Hery menuturkan pembahasan tersebut akan dilakukan pasca DPR selesai melakukan reses 11 Januari mendatang.

"Terkait fit and proper test kami akan bicarakan internal soal tata caranya," ungkap Herman.

Herman melanjutkan, saat ini Komisi III tengah menunggu Surat Presiden (Surpres) terkait nama calon Kapolri yang diajukan. Siapapun calonnya hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan sepenuhnya dari presiden

"Siapapun itu tentu kewenangan presiden. Kami masih tunggu Surpresnya. Setelah terima Surpres baru akan kami bicarakan lebih lanjut," jelasnya.

Sejauh ini sudah beberapa di publik mengenai nama-nama spekulasi pengganti Idham. Salah satunya ialah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar dalam calon pimpinan Korps Bhayangkara.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tengah memproses pergantian Kapolri. Kompolnas bakal mengajukan beberapa nama ke Presiden Jokowi.

Pengajuan juga dilengkapi alasan sosok tersebut dipilih untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis yang pensiun awal 2021. "Hak prerogatif beliau untuk memilih. Kompolnas akan menyerahkan lebih dari satu nama kepada Presiden," katanya. (OL-8)