Polri Tunggu Izin Filipina untuk Bebaskan 10 WNI

KAPAL Indonesia Brahma 12 dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Selain itu, mereka juga menawan 10 warga negara Indonesia (WNI) dan meminta tebusan 50 juta peso atau sekira Rp 15 miliar.

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan pemerintah tidak akan menyerahkan uang tebusan Rp 15 miliar ke kelompok tersebut. Pasalnya hal tersebut kewenangan dari perusahaan tempat 10 WNI tersebut bekerja, yakni PT. Patria Maritime Line.

"Ya, kita tidak bisa (berikan uang tebusan). Saya kira kita tidak masuk dari situ. Itu serahkan saja pada pihak perusahaan," ujar Badrodin saat ditemui wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3).

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan aparat gabungan Kepolisian dan TNI masih menuggu hasil koordinasi dengan otoritas Filipina untuk melakukan upaya pembebasan terhadap 10 WNI yang disandera tersebut. Selain itu, Polri juga mempersiapkan proses hukum bagi para pelaku penyanderaan. Badrodin juga memastikan bahwa ke 10 WNI tersebut dalam keadaan baik-baik saja.

"Kita sedang menunggu koordinasi-koordinasi apakah nanti dari pemerintah Filipina itu membolehkan kita ikut kesana atau tidak. Itu kan wilayah orang. Kami kan tidak punya kewenangan apa-apa di wilayah negara lain. Jadi karena itu perlu ada koordinasi," tandasnya.(OL-4)