Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN anggota DPR RI dua periode Rosyid Hidayat, menilai pasca Eddy Prabowo dan Juliari Piter Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, membuat pamor pemerintahan Jokowi sedikit memudar.
Padahal tantangan kedepan, jelas dia, beban Presiden Jokowi akan semakin berat untuk menjalankan visinya membangun Indonesia maju. Contohnya adalah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi tekanan ekonomi yang semakin berat.
Ditambah lagi, kata dia, berbagai peristiwa politik terkini yang harus diselesaikan secara simultan dan bersamaan. Seperti perilaku yang intoleran, gerakan seperatis dan dukungan parpol koalisi yang semakin melemah menjelang Pilpres 2024.
Dibandingkan dengan periode pertamanya Jokowi menjadi presiden, maka pada tahun pertama awal periode kedua ini, terlihat banyak menteri Jokowi yang tidak memenuhi performance. Akibatnya, mereka terjerumus dalam kubangan korupsi yang sangat memalukan, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Karena mereka tidak bersyukur jadi menteri atau pembantu presiden, maka diberi cobaan berupa adzab. Yaitu ditangkap oleh KPK yang berimbas pada turunnya pamor presiden," kata Rosyid dalam pesan tertulisnya, Selasa (78/12)
Rosyid menilai, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi melakulan bersih-bersih dan mencari pengganti kedua orang menteri yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK itu. "Sekaligus melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju secara total," ungkap Rosyid.
Rosyid berharap, Presiden Jokowi lebih selektif dalam memilih dan menempatkan para pembantunya. Pilihlah menteri yang benar-benar punya integritas, kompetensi, sekaligus bisa diterima semua kalangan.
"Saat ini banyak relawan yang telah berjuang pada Pilpres 2019 lalu belum tersentuh sama sekali. Bahkan, diantaranya seperti terlupakan. Meninggalkan atau sampai menelantarkan relawan yang sudah berjuang secara luar biasa, adalah dosa bagi seorang pemimpin," ujar mantan anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini.
"Mohon maaf, jika boleh sebut nama, Ketua umum Relawan Jokowi (ReJO) HM Darmizal. Dia adalah salah satu diantara sekian banyak pimpinan relawan yang punya kompetensi dan berintegritas dalam membela Jokowi," ucap Rosyid.
Ditambahkan Rosyid, Darmizal telah dengan sukarela meninggalkan komunitasnya dan sebagai pimpinan Partai (Demokrat). Bahkan kemudian menarik kawan-kawan kedalam entitasnya untuk bersinergi dengan relawan Jokowi diseluruh tanah air.
Diungkapkan Rosyid, Darmizal sangat mumpuni dan bisa menjadi alternatif bahkan pilihan terbaik bagi presiden Jokowi sebagai pembantu beliau.
Darmizal orang yang multi talenta, cepat berlajar dan cepat menyesuaikan. Jika hari ini Jokowi terlihat capek menginjak gas, agar kabinet bergerak cepat, masuknya Darmizal, bisa jadi Jokowi akan lebih sering injak rem nantinya. "Saya rasa Darmizal adalah orang yang tepat menggantikan posisi menteri Sosial ataupun menteri KKP," jelasnya.
Memberikan posisi menteri bukan pada partai politik dimana para tersangka KPK itu berasal adalah pilihan tepat bagi Jokowi saat ini.
"Parpol pengusung Edhy Prabowo dan Juliari Batubara sebagai menteri harus diberikan punishmen oleh Jokowi. Mereka sudah diberikan kepercayaan namun malah abai. Setelah parpol gagal, relawan harus tampil," saran Rosyid. (OL-13)
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle kabinet di istana, hari ini (28/1).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan istana belum membahas soal adanya isu reshuffle kabinet. melainkan pelantikan dewan energi nasional
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
SEKRETARIS Negara Prasetyo Hadi membantah adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, makna reshuffle yang beredar luas di publik tidak benar.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved