Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PEMERINTAH Indonesia, melalui Kedutaan Besar RI untuk Malaysia, akan mengawal hingga tuntas proses hukum Mei Haryanti, pekerja migran Indonesia sektor domestik yang disiksa majikannya di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Tadi saya sudah berkomunikasi dengan tim lawyer untuk memastikan proses hukum berjalan seadil mungkin. Kami tidak ingin akan berakhir seperti kasus Adelina Lisao, yang disiksa majikan dan meninggal, sementara sang majikan lepas dari jeratan hukum. Kami tidak ingin terulang seperti itu," jelas Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, kemarin.
Saat ini, lanjutnya, Mei tengah dirawat intensif oleh tim dokter di salah satu RS di Kuala Lumpur. Pihaknya baru menerima laporan pada Rabu (25/11) sore.
Bekas pukulan benda tumpul, luka sayatan benda tajam, hingga siraman air panas ditemukan di tubuh Mei. Dalam wawancara bersama Metro TV, Hermono menyebut pihaknya baru diperbolehkan bertemu Mei sore ini (Jumat, 27/11). "Ini salah satu bentuk penyiksaan yang terburuk, sangat tidak manusiawi. Sangat miris dengan kejadian ini, sangat tega ada yang menyiksa sedemikian parahnya," tambahnya.
Hermono juga memastikan lawyer agar Mei mendapatkan keadilan. Pelaku mendapat hukuman segera mungkin. "Kami juga berupaya untuk melakukan opsi tuntutan ganti rugi. Kami tengah mempelajari opsi itu," pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI yang dikutip dari laman resmi Kemlu RI menyatakan pemerintah Indonesia mengecam keras berulangnya kasus penyiksaan pekerja migran Indonesia di Malaysia.
Mei Haryanti berhasil diselamatkan Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) pada 24 November 2020 berdasarkan informasi awal yang diberikan LSM Tenaganita dan berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur. Majikan MH juga telah ditahan.
Kasus terakhir sebelum Mei ialah kasus almarhumah Adelina Lisau di Penang. Hingga saat ini majikan yang menyiksanya belum mendapatkan ganjaran hukum atas perbuatannya.
"Indonesia meminta otoritas Malaysia melakukan pengawasan ketat terhadap ma jikan, menjamin pelindungan yang baik terhadap pekerja migran, serta melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Indonesia juga mendorong penyelesaian segera perpanjangan MoU penempatan pekerja sektor domestik yang telah berakhir sejak 2016," kata Kemlu. (Zak/Nur/X-7)
PERDANA Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan tambahan bantuan sebesar 100 juta ringgit atau sekitar sekitar Rp346 miliar untuk rakyat Palestina.
Konser di Malaysia yang sangat dinantikan ini akan menjadi momen bersejarah karena Rahat Fateh Ali Khan akan berkolaborasi dengan putranya, Shahzaman Ali Khan
PT Asuransi BRI Life menjalin kerja sama strategis dengan International Assistance, perusahaan penyedia layanan jaringan medis global.
Tragedi kematian Zara Qairina Mahathir, siswi berusia 13 tahun dari sekolah berasrama di Papar, Sabah, menarik perhatian nasional di Malaysia.
Investigasi kematian siswi SMKA Tun Datu Mustapha, Zara Qairina Mahathir, kini mengarah pada dugaan unsur kriminal dan perundungan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 11-13 Agustus 2025.
KOMNAS Perempuan mendesak pemerintah agar mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Keluarga tersebut membayar mereka hanya US$8 untuk bekerja selama 18 jam sehari, kurang dari sepersepuluh dari jumlah yang diwajibkan menurut aturan di Swiss.
SUDAH 20 tahun RUU PPRT digantung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pada tahun 2024 ini akan menjadi titik kritis bagi pembahasan RUU PPRT karena jika pada tahun ini tidak ada yang dibahas
KOORDINATOR Advokasi Migrant Care Siti Badriyah mengatakan banyak pekerja rumah tangga (PRT) warga negara Indonesia (WNI) yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak suaranya pada Minggu
Dalam RPJMN sebagai turunan visi misi nawacita, RUU PPRT itu salah satu prioritas untuk disahkan selama periode 2014-2024.
SEBANYAK hampir 3.000 orang diselamatkan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) periode 5 Juni hingga 13 November 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved