Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengakui mayoritas calon kepala daerah yang mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lebih memilih kampanye tatap muka ketimbang melalui daring. Anggota KPU Ilham Saputra menyebutkan, faktor keterbatasan infrastruktur menjadi alasan utama para calon kepala daerah tidak mengikuti anjuran KPU untuk menerapkan kampanye daring.
“Infrastrukturnya terbatas. Akhirnya mereka memilih tatap muka. Berdasarkan pantauan kami hanya 23% pasangan calon yang menggunakan media daring, sisanya 77% tatap muka,” ujar Ilham dalam diskusi daring bertema Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Corona: Meraih Kemenangan, Menjaga Keselamatan, Minggu (22/11).
Menurut Ilham, salah satu kesulitan KPU dalam menegakkan aturan pemilu di masa wabah covid-19 yaitu ketiadaan regulasi yang mengatur pemilu di tengah pandemi. Secara detail, ungkapnya, tidak ada satupun aturan yang bisa menindak keras apalagi mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran.
“Jadi ke depan hal-hal detail mengenai pilkada di tengah pandemi ini harus diatur dalam revisi UU Pemilu ke depan,” ujarnya.
Senada dengan Ilham, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebutkan berbagai kesulitan para calon kepala daerah untuk melakukan kampanye secara daring. “Mereka lebih memilih metode tatap muka karena jauh lebih praktis jika dibandingkan dengan kampanye daring atau lebih murah dibanding kampanye melalui media massa. Akibatnya kampanye daring yang disarankan tidak banyak dipatuhi,” ujarnya.
Meski begitu, dengan berbagai keterbatasan ini, tambah Herman, pihaknya berharap para calon kepala daerah dari Partai Demokrat bisa memenangkan pilkada 2020 ini. Selain selamat secara kesehatan, pihaknya juga berharap suara publik yang sudah mencoblos ikut terselamatkan. “Untuk itu, kita ingin gunakan Rekap-E untuk jadi bahan pembanding,” ungkapnya.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni menyebutkan kesulitan kampanye secara daring bisa menyebabkan masyarakat meragukan proses tahapan pemilu di tengah pandemi bisa diimplementasikan dengan baik. “Ada keragu-raguan dari masyarakat untuk ilkut mengimplementasikan Pilkada secara sehat. Ini berdampak ke partisipasi pemilih,” ungkapnya. (P-2)
Saat ini tercatat sudah ada 80 pasien covid-19 di Jawa Barat. Kasusnya tersebar di 27 kabupaten dan kota.
Wisatawan diminta untuk selalu berhati-hati dan sebisa mungkin menggunakan masker dalam ruangan tertutup
Di Kota Tasikmalaya masih nihil kasus covid-19. Namun upaya preventif mesti dilakukan untuk menekan potensi penyebaran.
Di Kabupaten Kuningan belum terdeteksi adanya kasus covid-19."Namun langkah antisipasi sudah mulai dilakukan
Pemkot sudah menyiapkan ruang isolasi yang berada di gedung rawat Mitra Batik 5 lantai di RSUD Dr Soekardjo
Sebagai langkah antisipasi penyebaran covid-19, pihaknya juga kembali menerapkan wajib masker kepada 306 orang pegawai RSUD Lembang
ANGGOTA Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa politik uang masih menjadi tren dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
Kampanye tatap muka tetap menjadi favorit para calon kepala daerah meski di baliknya ada ancaman penularan covid-19.
Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan jajaran di daerah harus muncul dalam menyikapi potensi dan pelanggaran protokol pencegahan covid-19.
PRESIDEN AS Donald Trump akan melanjutkan kampanye tatap muka pada Sabtu (10/10). Kandidat presiden Republik itu sekali lagi mencoba mengesampingkan pandemi Covid-19.
Modus yang dilakukan pasangan calon kepala daerah untuk menyiasati kampanye tatap muka ialah menghadiri hajatan lalu menyampaikan visi dan misi
Beberapa wilayah menghadapi keterbatasan akses jaringan internet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved