Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
SEKRETARIS Jenderal PPP Arsul Sani menduga laporan gratifikasi yang dilaporkan kader PPP Nizar Dahlan karena permintaan yang tidak dipenuhi. Nizar yang beralih dari Partai Bulan Bintang (PBB) ke partai berlambang Kabah tersebut tidak pernah aktif dalam kegiatan partai.
"Mudah-mudahan laporan tersebut bukan karena ketidaksenangan akibat ada permintaan yang tidak dipenuhi. Perlu diketahui, saudara Nizar Dahlan yang melakukan pelaporan sebelumnya adalah kader Partai Bulan Bintang (PBB), kemudian masuk PPP tetapi tidak pernah aktif dalam kegiatan partai (PPP)," ungkap Arsul.
Arsul kemudian mengatakan pelaporan terhadap Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa terkait penerimaann gratifikasi, merupakan tindakan yang mengada-ngada sekaligus tidak memahami ketentuan gratifikasi yang patut dilaporkan.
"Laporan gratifikasi yang dilakukan saudara Nizar Dahlan itu mengada-ngada dan menunjukan tidak paham tentang ketentuan gratifikasi yang patut dilaporkan ke KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," paparnya.
Baca juga: Dugaan Gratifikasi Suharso Disebut Ngawur
Lebih lanjut, dikatakan Arsul, penggunaan pesawat tersebut bukanlah gratifikasi dan merupakan perjalanan tugas sebagai pengurus PPP. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan di tempat tujuan dalam rangka sosialisasi atau penjelasan Muktamar PPP.
"Pesawat yang kami tumpangi dalam kapasitas sebagai pengurus PPP, tidak ada hubungannya dengan jabatan sebagai Menteri atau anggota DPR. Tidak ada kegiatan pribadi atau dinasdan dilakukan pada hari libur Sabtu/Minggu, bukan hari kerja," cetusnya.
Sebelumnya Suharso Monoarfa dilaporkan oleh kader PPP Nizar Dahlan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan gratifikasi sewa pesawat.(OL-5)
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved