Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia diminta bijak dalam menerapkan politik luar negeri terkait potensi ancaman perang dunia ke -3 yang kemungkinan terjadi di Laut Cina Selatan. Terlebih setelah beberapa petinggi negara mulai dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga berkunjung ke Indonesia dalam waktu yang berdekatan.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menuturkan posisi Indonesia sangat strategis di mata dunia. Oleh karena itu Indonesia harus tetap bisa menerapkan politik non-blok bebas aktif dalam menyikapi ketegangan di dunia internasional.
"Kita tidak boleh ikut agenda negara lain. Kita harus memikiki agenda sendiri terkait kebijakan politik luar negeri," ujar Jimly dalam diskusi daring dengan tema Setelah Suga dan Pompeo Bertandang, Sabtu (31/10).
Jimly mengingatkan bahwa ancaman perang dunia ke-3 cukup nyata. Gejala-gejala tersebut dapat terlihat dari ketegangan antara Amerika dan Tiongkok baik perang dagang atauput terkait klaim Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Tiongkok.
"Kemungkinan perang itu tetap saja ada. Karena kalau tidak perang sekarang, ekonomi Barat terancam. The new rulers of the world akan muncul, yakni China. Oleh karenanya, ya harus perang sekarang," ungkap Jimly.
Oleh karena itu, Jimly menegaskan pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan perang dunia ke-3. Terlebih medan tempurnya berada di Laut Cina Selatan yang lokasinya dekat dengan Indonesia.
Sementara beberapa konflik sudah mulai terjadi di sejumlah negara seperti Sabah antara Malaysia dengan Filipina, lalu perang antara Armenenia dan Azerbaijan, konflik antara India dengan China.
"Jadi kita tidak boleh anggap enteng. Sedangkan dunia ini melihat Indonesia ini strategis. Maka semua kekuatan itu rebutan bagaimana mempengaruhi Indonesia," lanjut Jimly.
Jimly juga menegaskan ketegangan di dunia internasional juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menerapkan politik luar negri yang betul-betul bebas dan aktif. Tidak bergantung pada kepentingan negara lain.
"Menentukan dan berperan dalam perdamaian dunia. Sementara juga tetap mendahulukan kepentingan rakyat," katanya. (OL-13)
Baca Juga: Pearl Harbour-nya Indonesia saat Perang Dunia II
Tiongkok melarang ekspor barang dwiguna ke 20 entitas pertahanan Jepang, termasuk Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries.
Ledakan toko petasan di Xiangyang, Hubei, Tiongkok, tewaskan 12 orang di tengah perayaan Imlek. Insiden ini picu kembali debat larangan kembang api akibat isu keamanan.
Kedutaan Besar China di AS membantah keras tudingan uji coba nuklir Beijing, menyebutnya sebagai manipulasi politik Washington untuk menjaga hegemoni nuklir.
TIONGKOK bersiap mengoperasikan robot humanoid untuk membantu patroli di pos perbatasan utama dengan Vietnam,
Jepang tangkap kapal nelayan Tiongkok di Nagasaki. Ketegangan meningkat seiring sikap keras PM Sanae Takaichi terkait isu Taiwan dan ancaman militer Beijing.
Koster berharap kedepan hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara Provinsi Bali dengan Pemerintah Tiongkok.
GANJAR Pranowo melontarkan gagasan Kesepakatan Sementara untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Hal itu disinggung Ganjar pada Debat Capres-Cawapres Ketiga
"Yang berikutnya bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut China Selatan," kata Ganjar.
Tiongkok pada Kamis (4/1) mengecam tindakan provokatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Filipina di Laut Cina Selatan
Penetapan landas kontinen merupakan tugas yang perlu segera dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Mulai dari ilmuwan kelautan, peneliti bidang maritim, serta pemerintah.
JEPANG dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyepakati perluasan hubungan di bidang keamanan dan ekonomi di tengah meningkatnya pengaruh Tiongkok.
Beijing menuduh AS secara sengaja telah mengacaukan LCS dan melanggar kedaulatan Beijing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved