PEMERINTAH Indonesia diminta bijak dalam menerapkan politik luar negeri terkait potensi ancaman perang dunia ke -3 yang kemungkinan terjadi di Laut Cina Selatan. Terlebih setelah beberapa petinggi negara mulai dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga berkunjung ke Indonesia dalam waktu yang berdekatan.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menuturkan posisi Indonesia sangat strategis di mata dunia. Oleh karena itu Indonesia harus tetap bisa menerapkan politik non-blok bebas aktif dalam menyikapi ketegangan di dunia internasional.
"Kita tidak boleh ikut agenda negara lain. Kita harus memikiki agenda sendiri terkait kebijakan politik luar negeri," ujar Jimly dalam diskusi daring dengan tema Setelah Suga dan Pompeo Bertandang, Sabtu (31/10).
Jimly mengingatkan bahwa ancaman perang dunia ke-3 cukup nyata. Gejala-gejala tersebut dapat terlihat dari ketegangan antara Amerika dan Tiongkok baik perang dagang atauput terkait klaim Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Tiongkok.
"Kemungkinan perang itu tetap saja ada. Karena kalau tidak perang sekarang, ekonomi Barat terancam. The new rulers of the world akan muncul, yakni China. Oleh karenanya, ya harus perang sekarang," ungkap Jimly.
Oleh karena itu, Jimly menegaskan pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan perang dunia ke-3. Terlebih medan tempurnya berada di Laut Cina Selatan yang lokasinya dekat dengan Indonesia.
Sementara beberapa konflik sudah mulai terjadi di sejumlah negara seperti Sabah antara Malaysia dengan Filipina, lalu perang antara Armenenia dan Azerbaijan, konflik antara India dengan China.
"Jadi kita tidak boleh anggap enteng. Sedangkan dunia ini melihat Indonesia ini strategis. Maka semua kekuatan itu rebutan bagaimana mempengaruhi Indonesia," lanjut Jimly.
Jimly juga menegaskan ketegangan di dunia internasional juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menerapkan politik luar negri yang betul-betul bebas dan aktif. Tidak bergantung pada kepentingan negara lain.
"Menentukan dan berperan dalam perdamaian dunia. Sementara juga tetap mendahulukan kepentingan rakyat," katanya. (OL-13)
