KELOMPOK yang memainkan isu kebangkitan PKI untuk memuluskan jalan politik pada Pemilu 2024 dinilai tak bakal memberikan pengaruh. Isu itu juga dikhawatirkan mengarah ke agitasi dan propaganda kelompok tertentu. Misalnya upaya memupuk amarah umat Islam terhadap peristiwa PKI.
“Saya tegaskan ini tidak akan memberikan faedah elektoral apa pun,” kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Adi Prayitno dalam program Crosscheck #From-Home by Medcom.id bertema PKI bangkit, siapa percaya?, kemarin,
Adi mengatakan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menjawab minimnya publik yang percaya isu PKI. Sepanjang 2016- 2020 masyarakat yang percaya isu PKI menunjukkan angka stabil.
Sebanyak 14% masyarakat percaya isu PKI pada 2020. “Tingkat persentase orang yang percaya PKI enggak terlampau signifi kan,” ujar Adi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menuturkan isu PKI yang diembuskan pada Pilpres 2019 dan menyerang Joko Widodo (Jokowi) tak berdampak signifikan. Hasil penghitungan suara Jokowi unggul 10% ketimbang lawannya, Prabowo Subianto.
“Saya khawatir orang yang terus-terusan ngata-ngatain PKI itu justru membuat orang yang dikatain PKI mendapatkan insentif elektoral tanpa diundang.’’
Adi juga mengatakan isu kebangkitan PKI tidak relevan sekarang ini. Mestinya semua pihak fokus menangani virus korona (covid-19).
Adi mengatakan isu kebangkitan PKI dimunculkan kelompok yang kalah dalam pemilihan. Mereka kemudian mencoba menyerang kelompok yang menang atau di pemerintahan.
“Orang yang sakit hati kalah dalam pemilu terus mencoba mengambinghitamkan kelompok menang, penguasa. Masak zaman sekarang masih PKI dan komunis saja? Negara ini kan sudah landing besar menuju negara yang melompat ke depan,” tegas Adi.
Bagi Adi, memprovokasi publik dengan tak melupakan kejahatan PKI sejatinya tidak ada persoalan. Namun, bila isu itu diarahkan untuk kepentingan tertentu, tidak sehat untuk pembangunan demokrasi.
Kelompok sama
Pakar sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menilai isu itu hanya dimunculkan kelompok yang sama. Jumlah kelompok yang percaya dengan isu itu nyaris serupa setiap tahun.
“Jadi, pada jumlah tertentu kebangkitan PKI ini kan sangat jelas itu pada kelompok tertentu, kelompok selalu itu-itu saja,” kata Asvi.
Asvi mengatakan isu PKI diembuskan sejak 2016. Narasi PKI kerap dimunculkan saat momentum pemilihan umum (pemilu). “Dalam arti itu diulang-ulang. Artinya orang yang selalu mendapat menu harian itu informasi tentang kebangkitan PKI selama bertahun-tahun gitu,” ujar Asvi.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah bermanuver ke politik praktis. Jadi, tidak bisa semua masukan mereka diterima pemerintah.
“Kalau kami cermati, masukan-masukannya ada yang bisa diterima. Tetapi kalau kita lihat dinamika belakangan ini, sifatnya sudah manuver politik,” kata Donny.
Menurut dia, masukan yang diberikan KAMI tak murni. Dia menduga ada kepentingan tertentu dari KAMI. “Jadi, bukan catatan yang sifatnya murni, karena ada indikasi bahwa ada politik praktisnya. Sah-sah saja sebenarnya.’’ (Cah/Medcom.id/P-1)
