Bawaslu : Kampanye Hari Kedua Pilkada 2020 Masih Kondusif

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Koordinator Divisi Bidang Sosialisasi dan Pengawasan Mochammad Afifuddin menuturkan, pihaknya tidak menemukan adanya aduan terkait evaluasi hari kedua kampanye terbuka peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Kampanye berjalan masih kondusif.

"Belum ada temuan dan laporan kejadian menonjol," ujar Afifuddin ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (27/9).

Namun, menurut Afifuddin, berdasarkan hasil pengawasan kampanye, pada hari pertama, Bawaslu mendapati paslon Pilkada di 59 Kabupaten/Kota yang melakukan kampanye.

"Dari 59 Kabupaten/Kota tersebut, terdapat 20 Kabupaten/Kota yang berkampanye tetapi tidak dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP),"ujarnya.

Lalu, terdapat delapan kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan yaitu di Tanjung Jabung Barat dan Sungai Penuh, Provinsi Jambi yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kemudian temuan lain di Bandung, Jawa Barat, ketika ada pasangan calon yang melakukan pertemuan tatap muka dengan peserta lebih dari 50 peserta.

Selain itu di Purbalingga, Jawa Tengah, lanjut Afifuddin, saat ada deklarasi pasangan calon, ditemukan peserta kampanye tidak menerapkan jaga jarak (social distancing). Selanjutnya di Dompu, Nusa Tenggara Barat, terdapat pertemuan tatap muka yang dihadiri oleh lebih dari 50 orang. Sedangkan di Kaimana, Papua Barat, terdapat sosialisasi pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan Medan, Sumatera Utara, terdapat calon yang menghadiri kegiatan relawan.

"Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan penertiban dengan menurunkan alat peraga yang melanggar sebanyak 82.198 alat peraga di 46 Kabupaten/Kota pada hari pertama kampanye," tukas Afifuddin.

Baca juga : Banyak Pelanggaran Saat Kampanye, Polri: Ada PKPU yang Mengatur

Sementara itu, Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan Kepolisian dalam tahapan kampanye yang berjalan pada 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. 

“Sinergisitas, kerja sama, dan koordinasi antara Bawaslu dan jajaran kepolisian, terutama dalam kerja-kerja yang menjadi tugas dan kewenangan dari masing-masing institusi,” ujar Dewi.

Ia menuturkan, sinergi antara Bawaslu dan Polri pada Pilkada 2020 sebagai langkah pencegahan. Pengawasan, ujarnya, dilakukan terhadap penyelenggaraan pemilihan dengan sasaran penyelenggara pemilihan, kandidat dan tim kampanye, pemerintah, dan masyarakat, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 yang berkaitan dengan pemilihan. 

Adapun peran dari Kepolisian ialah pengamanan dan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan.

Dewi menjelaskan, Bawaslu melakukan penanganan terhadap pelanggaran atau tindak pidana pemilihan untuk aspek penegakan hukum. Tindak pidana pemilihan, imbuh dia, dilakukan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

 “Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran protokol Covid-19 dari aspek administrasinya. Kepolisian melakukan penanganan pelanggaran protokol Covid-19 dari aspek pidananya,” ucapnya. (OL-7)