PAN: Politik Dinasti Sah dan Tetap Butuh Perjuangan

SEKJEN DPP PAN, Eddy Soeparno, mengatakan dinasti politik bukan hal baru dalam Pilkada. Setidaknya sejak Pilkada langsung dilakukan tahun 2015, politik dinasti sudah mewarnai Pilkada di berbagai daerah. Sama halnya dengan politik uang dan identitas.

"Tiga hal itu sangat dominan, itu saya melihat sebuah keniscayaan tiga aspek tersebut masih memiliki peran besar bagi partai dan calon untuk mendapatkan kursi di Pilkada," ujar Eddy, dalam webinar, Selasa (18/8)

Eddy mengatakan pada dasarnya dinasti politik sah-sah saja dilakukan. Tidak aturan yang melarang atau membatasi seseorang yang memiliki kekerabatan dengan pejabat petahana untuk maju dalam Pilkada.

"Apa itu sah? Tentu sah karena MK juga sudah menguatkan, jadi hanya masalah etika saja. Ini hal alamiah yang terjadi tidak hanya di eksekutif saja tapi juga di legislatif," ujar Eddy.

Eddy mengatakan meski anak atau kerabat tokoh yang terkenal, tidak serta-merta mempermudah upaya untuk memenangkan Pilkada. Ia mengungkapkan tetap dibutuhkan usaha dan perjuangan untuk bisa meraup suara.

"Mas Bobby misalnya, tidak bisa dibilang sebagai orang yang diunggulkan dan bisa menang telak di Medan. Kalau dilihat Jokowi dua kali kalah di Medan, bisa dilihat medan itu basis yang konservatif. Itu kami sampaikan ke Bobby kebetulan PAN termasuk yang usung, Bobby harus kerja keras di sana. Itu bukti anak atau mantu presiden tidak serta-merta bisa melenggang begitu saja untuk menang," ujarnya.

Baca juga : KPK Terbitkan 43 Penyidikan Baru Sepanjang Semester I 2020

Eddy tidak menampik konflik kepentingan bisa dan rawan terjadi dalam praktik dinasti politik. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat dan semua pihak untuk ikut memantau jalannya proses kampanye hingga tahap akhir Pilkada.

"Kita awasi agar proses pemenangannya adil seadil-adilnya. Kalau nanti terpilih juga harus diawasi agar pemerintahannya jalan sesuai janji yang diucapkan," tutupnya. (P-5)