Tahun Depan Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 4,5% - 5,5%

PRESIDEN Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,5%-5,5% pada 2021. Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan asumsi ekonomi makro RAPBN 2021.

"Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3% untuk mendukung daya beli masyarakat,," ungkap Presiden dalam Penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyebut defisit anggaran RAPBN 2021 ditargetkan sekitar 5,5% dari PDB. Kepala Negara mengatakan defisit itu lebih rendah dibandingkan defisit pada 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.

Adapun rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per US$1. Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sekitar 7,29%.

Presiden juga menyampaikan harga minyak mentahIndonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada US$45. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.

Baca juga : PAN Berharap Cekcok Mumtaz dan Wakil Ketua KPK Tak Diperpanjang

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebutkan rancangan kebijakan APBN 2021 akan diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. Rancangan APBN itu juga akan mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.

Presiden juga menyebutkan RAPBN 2021 ditujukan untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital dan pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

"Saat ini kita juga harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang," ucap Presiden.

Presiden mengumumkan pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal 2021 yakni Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Kepala Negara menyatakan RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik. RAPBN 2021 juga mempertimbangkan kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

"Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal," ujarnya. (OL-2)