Pembantu dan Pelindung Joko Tjandra Harus Dihukum

Drama pelarian buronan Joko S Tjandra yang menjadi perhatian besar masyarakat dalam dua bulan terakhir merupakan tamparan keras bagi penegak hukum Indonesia. Karena itu, tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, aparat penegak hukum harus menjawab perhatian masyarakat dengan menindak semua pelindung dan pembantu selama Joko Tjandra buron. “Kasus buronan korupsi Joko Tjandra menjadi tamparan keras bagi para penegak hukum karena seolah-olah selama ini dia memiliki kekuasaan dengan memanfaatkan uangnya untuk membeli loyalitas oknum pejabat hukum” ujar Mahfud MD saat melantik tiga pejabat eselon satu di lingkungan Kemenko Polhukam, di Kantor Kemenko Polhukam, Senin.

Mahfud menyebutkan, saat ini aparat penegak hukum sedang meengeksekusi proses pidana yang dijalankan Joko Tjandra dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Tugas pemerintah selanjutnya adalah memproses tindak pidana lain yang diduga dilakukan oleh Joko Tjandra dengan oknum jaksa maupun oknum polisi serta dari institusi lain.

Baca juga: Ungkap Aliran Dana dari Joko Tjandra

Menko Polhukam menyebutkan, pihaknya memastikan akan mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, dan mengendalikan jalannya proses pidana tersebut. "Supaya diingat bahwa posisi Kemenko Polhukam adalah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Kemenko Polhukam bukan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan pengadilan, ditambah satu lagi yaitu pengacara menurut undang-undang” paparnya.

Di depan para pejabat eselon satu Kemenko Polhukam, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah, khususnya kementerian yang dipimpinnya akan terus mendorong agar oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus Joko Tjandra ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Kepada para pejabat baru khususnya Deputi bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam supaya mengambil peran dalam mensinergikan instisusi penegak hukum dengan kejaksaan, kepolisian, maupun KPK. “Penangkapan Joko Tjandra merupakan momentum yang baik untuk melakukan perbaikan integritas dan meningkatkan citra positif penegakan hukum. Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap evaluasi kinerja penegak hukum” pungkasnya. (P-4)