Kunci Realisasi Anggaran Ada di Kementerian

UPAYA untuk mendongkrak daya beli demi menghindarkan perekonomian dari resesi masih terhambat di tahap eksekusi. Setiap kementerian/lembaga (K/L) pun didorong untuk mengambil inisiatif dalam mempercepat realisasi anggaran.

Program yang terkait dengan pemberian stimulus dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin pun diharapkan mendapatkan prioritas pencairan anggaran. Adapun bantuan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebaiknya diberikan terfokus dalam satu program sehingga bantuan tersebut lebih efisien.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai yang paling utama dibutuhkan dalam mendongkrak daya beli ialah kecepatan dan ketepatan anggaran. “Ini bisa disiasati dengan anggaran yang sifatnya fokus sehingga bisa tersalurkan dengan cepat dan pertanggungjawaban juga lebih mudah, serta akuntabilitas dan transparansi anggarannya jelas,” kata Enny saat dihubungi, kemarin.

Enny mendorong pemangku kepentingan untuk memiliki kesadaran bahwa saat ini se- dang terjadi krisis. Di situlah Enny melihat pentingnya peran Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). “Hal ini untuk memangkas birokrasi pelaksanaan pada APBN dan APBD administrasi yang dinilai masih berbelit.”

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan rendahnya realisasi belanja K/L khususnya untuk anggaran penanganan covid-19 dan PEN dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya ialah masih minimnya dukungan sektoral dan pemerintah daerah yang masih berkutat di penyelesaian regulasi.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menuturkan, salah satu sebab lambatnya serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait dengan keberanian (K/L) dalam membuat program penanganan pandemi. “Ini menjadi tantangan karena pengadaan barang saat (pandemi) covid-19 ada kendala di harga patokan. Sebenarnya tergantung K/L masing-masing, apakah berani ambil keputusan,” ujar Yustinus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menegur jajarannya terkait rendahnya penyerapan anggaran PEN. Kepala Negara menyesalkan serapan yang baru berjalan 20,2% dari total anggaran Rp695,20 triliun, dengan 40%-nya belum memiliki DIPA.

Fleksibel

Di tengah rendahnya realisasi anggaran, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar justru melaporkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) dana desa per 2 Agustus termin 1 bulan pertama sudah tersalurkan ke 73.610 desa. Target penyalurannya ialah sebanyak 74.672 desa dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) lebih dari 7,8 juta KPM.

“BLT dana desa saat ini sudah mencapai 99% atau 73.610 desa telah mendapatkan BLT dana desa termin I bulan pertama. Artinya tinggal 1% desa yang belum tersalur dana desa,” kata Abdul Halim saat konferensi pers secara daring, kemarin. Untuk itu, Kemendes PDTT memerlukan anggaran tambahan untuk BLT dana desa Rp53.133.600.000 hingga Desember 2020.

Pada bagian lain, Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR, Muhaimin Iskandar, mengatakan untuk memperkuat daya beli masyarakat memang dibutuhkan mekanisme penyerapan anggaran yang fleksibel dan menghindari kerumitan birokratis. “Namun, pengelolaan anggaran juga tidak boleh melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.”

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat sepakat bahwa pemerintah harus mempercepat realisasi program pemulihan ekonomi demi mengurangi dampak resesi, terutama realisasi anggaran kesehatan, bantuan sosial, dan insentif bagi UMKM. (Mir/Pro/Des/RF/BB/JL/RO/X-6)