Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal turun tangan mengkaji Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pihaknya akan menelaah duduk perkara program yang menjadi polemik itu dan melakukan kajian. KPK akan mengundang Mendikbud Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan terkait program tersebut.
"Sekarang sedang ramai mengenai POP, kita akan mengundang Mas Menteri (Mendikbud) ke mari bersama Irjen dan Dirjen. Kami memang terhadap POP memberikan perhatian dan mungkin kita akan melihat dan membantu kementerian terhadap pelaksanaan POP tersebut," kata Lili Pintauli dalam diskusi daring yang digelar KPK, Rabu (29/7).
Program POP menuai polemik setelah sejumlah organisasi masyarakat mundur. Tiga organisasi itu yakni Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Ketiga organisasi menyatakan mundur lantaran mempertanyakan kredibilitas organisasi penggerak yang lolos dalam proses verifikasi.
Kriteria pemilihan organisasi dan lembaga pendidikan yang lolos pengajuan proposal dinilai tidak transparan. Program itu juga dinilai akan sulit efektif di masa pandemi covid-19 saat ini. (OL-8).
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved