Publik Puas pada Kinerja Presiden Atasi Pandemi dan Ekonomi

PRESIDEN Joko Widodo menjadi lembaga dengan tingkat kepuasan tertinggi yakni 7,24 pada penanganan pandemi dan 7,19 pada usaha pemulihan ekonomi.

Selain itu,  terkait tingkat kepuasan atas kinerja lembaga pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi, lembaga Survei Cyrus Network juga merilis hasil surveinya pemerintah kecamatan/kelurahan berada di posisi kedua dengan skor 7,15 untuk penanganan pandemi dan 7,04 untuk pemulihan ekonomi. Institusi ketiga ialah Tentara Nasional Republik Indonesia dengan tingkat kepuasan publik mencapai 7,10 pada penanganan pandemi dan 6,81 pada pemulihan ekonomi.

Sedangkan tiga lembaga yang memperoleh skor terendah ialah Kementerian Keuangan yakni 6,48 pada penanganan pandemi dan 6,60 pada pemulihan ekonomi, diikuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan skor 6,47 pada penanganan pandemi dan 6,42 pada pemulihan ekonomi. Lembaga terakhir ialah Kementerian Perhubungan, skor untuk penanganan pandemi hanya 6,42 dan pemulihan ekonomi sebesar 6,40.

Meski begitu, 12 lembaga negara yang disebutkan dalam survei dianggap masih memiliki kinerja yang dapat memuaskan publik. Skala penentu tingkat kepuasan yang dipakai dalam survei tersebut yakni 1-10. Di mana skor 1-3,25 masuk dalam kategori sangat tidak puas, 3,26-5,50 tidak puas, 5,51-7,75 puas dan 7,76-10 sangat puas.

"Secara menyeluruh, responden puas terhadap upaya lembaga negara dalam penanganan pandemi covid-19 dan usaha pemulihan ekonomi," ujar CEO Cyrus Network Eko Dafid Afianto dalam pemaparan hasil surveinya yang dilakukan secara virtual, Senin (27/7).

Di kesempatan yang sama, ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro menyoroti hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintah setingkat kecamatan/kelurahan yang lebih tinggi dibanding kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat, baik dalam penanganan pandemi maupun pemulihan ekonomi.

Menurutnya, itu menandakan publik menginginkan pemerintah pusat tidak saja menyusun rencana aksi, tapi turut mengimplementasikannya. Terkait itu, ia mendukung langkah pemerintah menbentuk satuan tugas gugus penanganan pandemi dan satuan tugas pemulihan ekonomi.

"Ini adalah masalah action plan, jadi kalau sudah punya rencana ya dilakukan. Makanya kenapa lurah dan camat itu skornya tinggi, berada di bawah di presiden. Ini logika mengapa tim gugus tugas covid ekonomi dan kesehatan," imbuhnya.

"Di daerah, sistemnya adalah task force, semua menajdi satu di bawah camat di bawah bupati. Sementara kementerian itu kan sektoral jadi anggarannya sektoral. Kalau di daerah itu komperehensif. Makanya adanya gugus tugas kesehatan dan ekonomi itu untuk membuat sistem sektoral bisa menyeimbangkan semuanya. Responden ini menginginkan kepemimpinan yang dapat menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi," sambung Ari.

Sementara Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai, tingginya tingkat kepuasan publik pada presiden merupakan kabar baik. Sebab, itu artinya masyarakat mendukung dan percaya atas apa yang dikerjakan presiden dalam menangani pandemi dan pemulihan ekonomi.

Baca juga : Komite Dibentuk untuk Percepat Serapan Anggaran Covid-19

Sedangkan terkait tingkat kepuasan pemerintah kecamatan/kelurahan yang berada di bawah presiden, Yustinus bilang, hal itu menjadi wajar lantaran perangkay daerah menajdi garda utama dalam melayani masyarakat.

"Kenapa lurah dan camat tertinggi kedua, karena publik merasa mereka hadir untuk membantu mereka. Artinya delivery itu menjadi isu. Ini mungkin chalenge juga bagi aktor lain termasuk aktor politik, gubernur walikota dan lain-lain," terangnya.

Ia juga menyoroti ihwal bendahara negara yang menjadi lembaga tiga terendah mendapatkan skor kepuasan publik. Padahal, kementerian keuangan merupakan aktor utama dari pembuat kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Hal itu, lanjut Yustinus, tentu perlu digali lebih dalam. Sebab, dari survei-survei lainnya, justru Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sosok yang paling dianggap berperan penting dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Oleh karenanya temuan dari survei Cyrus Network itu akan dijadikan evaluasi untuk memperbaiki kinerja kementerian keuangan.

"Orang bisa saja melihat figur Sri Mulyani itu kredibel, role model. Tapi mungkin mereka kecewa dengan lembaga Kemenkeu karena dianggap susah menyetujui anggaran dan sulit mencairkan anggaran. Itu perlu diteliti lebih lanjut, karena itu berkaitan dengan reform yang sedang dan akan dikerjakan pemerintah. Apakah problemnya ada pada dimensi lembaga, administrasi atau sosok leadershipnya," pungkas Yustinus. (OL-2)