Presiden: APBN Harus Dikelola Cepat di Masa Krisis Saat Ini

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran negara secara transparan dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Presiden menekankan APBN harus juga dikelola secara cepat untuk rakyat di masa krisis pandemi korona saat ini.

"Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab. harus dikelola dengan transparan, dikelola sebaik-baiknya serta sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat," ucap Jokowi saat menyampaikna sambutan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

Jokowi mengingatkan agar tata kelola APBN dilakukan dengan manajemen yang baik. Sasaran program juga harus tepat dan dijalankan dengan prosedur sederhana dan ringkas agar manfaat untuk rakyat bisa cepat dirasakan. Eksekusi program secara cepat juga jangan melupakan sisi akuntabilitas.

"Kecepatan itu sangat penting. Sangat penting, apalagi di era krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini. Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat. Padahal rakyat menunggu, padahal rakyat membutuhkan pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan," tegas Jokowi.

Baca juga : Pancasila Ideologi dan Filosofi Terbaik Bangsa

Jokowi menyatakan dalam suasana krisis kesehatan dan krisis perekonomian saat ini diperlukan banyak langkah luar biasa (extraordinary) yang harus dilakukan pemerintah. Langlah luar biasa itu dibutuhkan agar alokasi dana Rp695,2 triliun untuk percepatan penanganan covid-19 dan untuk pemulihan ekonomi nasional bisa cepat terealisasi.

"Extraordinary yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berani menjalankan program secara cepat tapi juga tepat. Juga harus akuntabel dan saya mengharapkan dukungan mengharapkan bantuan dari BPK agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari," ucap Jokowi.

Terkait pengawasan anggaran penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi itu, Presiden juga memerintahkan kepada seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP, dan LKPP, untuk memantau.

"Kepada aparat penegak hukum, kejaksaan kepolisian, dan juga KPK, aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, memperkuat tata kelola yang baik yang transparan dan akuntabel," ucap Jokowi.(OL-2)