Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENYELENGGARAAN Pilkada 2020 yang bersamaan dengan pandemi dikhawatirkan akan menurunkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih perempuan. Apalagi keterlibatan perempuan dalam pemilu dan pilkada hingga saat ini masih kerap terhambat.
Ketua Kalyanamitra, Listyowati, mengatakan di tengah pandemi akses masyarakat terhadap berbagai hal menjadi sangat terbatas. Khususnya yang berada di daerah terpencil. Di tengah pandemi peran perempuan di dalam keluarga juga menjadi lebih besar dan rumit.
"Selama pandemi persoalan yang dialami perempuan menjadi semakin kompleks dan beragam. Misalnya dari pekerjaan domestik mendampingi sekolah di rumah," ujar Listyowati, dalam webinar, Sabtu (18/7).
Listyo mengatakan, kondisi itu berpotensi membuat akses informasi terkait pilkada pada perempuan menjadi semakin terbatas. Akibatnya, besar kemungkinan mereka jadi tidak berpartisipasi pada pilkada.
Tidak hanya dalam hal pemilih, partisipasi perempuan dalam pilkada 2020 juga berpotensi menurun dalam hal pencalonan. Akses perempuan untuk maju menjadi kandidat juga dinilai dapat menurun.
"Ada berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan modal, keterbatasan akses informasi, hingga lemahnya support dari partai politik pengusung karena alasan situasi pandemi," ujar Listyowati.
Baca juga : Anggaran Pilkada 173 Daerah Cair 100%
Ia mengatakan, untuk mengantisipasi masalah tersebut, harus disiapkan desain pola pendekatan penyampaian informasi pada seluruh masyarakat. Khususnya kaun rentan, termasuk perempuan.
"Harus ada kesiapan daerah, pemetaan jaringan, dan lain-lain," ujarnya.
Pendiri Sekolah Pemilu, Heni Susilawati, mengatakan bahwa upaya penyampaian informasi terkait pilkada di tengah pandemi harus terus dilakukan pada masyarakat. Termasuk pada kaum perempuan.
Hal itu harus dilakukan oleh semua pihak, khususnya oleh penyelenggara pemilu dan partai politik. Dengan begitu informasi dapat tetap sampai meski ada keterbatasan gerak akibat pandemi.
"Perempuan juga kita harapkan harus punya kesadaran politik. Harus berupaya beradaptasi dengan memanfaatkan tekonologi di tengah pandemi," tutur Heni. (P-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved