Jumat 17 Juli 2020, 14:20 WIB

Penyidik KPK dalam Bayang-Bayang Teror Aparat

Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum
Penyidik KPK dalam Bayang-Bayang Teror Aparat

ANTARA/GALIH PRADIPTA
Sidang putusan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa eksanggota Polri, Kamis (16/7).

 

TIM advokasi Novel Baswedan menilai vonis 2 tahun kurungan penjara dan 1 tahun 6 bulan penjara untuk kedua terdakwa penyerang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis menunjukan bahwa potret penegakan hukum di Indonesia tidak pernah berpihak pada korban kejahatan.

"Proses persidangan ini menunjukkan bahwa potret penegakan hukum di Indonesia tidak pernah berpihak pada korban kejahatan," kata Anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Muhammad Isnur, Jakarta, Jumat (17/7).

Berkaca dengan apa yang terjadi pada Novel, ia pun berpandangan bahwa di masa yang akan datang para penegak hukum, khususnya penyidik KPK, akan selalu dibayang-bayangi oleh teror yang pada faktanya tidak pernah diungkap tuntas.

"Terlebih lagi korban kejahatan dalam perkara ini adalah penegak hukum. Maka dari itu, kami meyakini, di masa yang akan datang para penegak hukum, khususnya Penyidik KPK, akan selalu dibayang-bayangi oleh teror yang pada faktanya tidak pernah diungkap tuntas oleh negara," imbuhnya.

Atas pertimbangan tersebut, maka Tim Advokasi Novel Baswedan menuntut pertanggungjawaban dari Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara karena selama ini mendiamkan citra penegakan hukum dirusak oleh kelompok tertentu.

"Pascaputusan hakim, Presiden harus segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk menyelidiki ulang kasus penyiraman air keras yang menimpa Penyidik KPK, Novel Baswedan," tuturnya.

Baca juga : Putusan Kasus Novel Siratkan Perlunya TGPF Ungkap Dalang

Ia berdalih pembentukan tim pencari fakta dirasa perlu karena penanganan perkara yang dilakukan oleh kepolisian terbukti gagal untuk mengungkap skenario dan aktor intelektual kejahatan ini.

"Dengan hormat kami ingatkan Bapak Presiden bahwa Kapolri dan Kejagung berada di bawah langsung presiden karena tidak ada kementerian yang membawakan kedua lembaga ini. Baik buruk penegakan hukum adalah tanggung jawab langsung presiden yang akan terus tercatat dalam sejarah negara hukum Republik Indonesia," ucapnya. (P-2)

Baca Juga

Ist

Menteri yang Bawa ASN Kampanye Bakal Dikenakan Sanksi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 01 Februari 2023, 09:23 WIB
Netralitas ASN semakin jadi perhatian usai MK menerbitkan putusan nomor 68/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa menteri maju...
Antara

Bos Indosurya Hormati Kasasi Jaksa

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Februari 2023, 08:02 WIB
"Ini putusannya lepas ya, bukan bebas, perbuatannya  itu menurut majelis hakim ada, tapi bukan tindak pidana, itu kasus...
Setpres

Presiden Sebut Sisi Politik bukan Alasan Utama Rombak Kabinet

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 31 Januari 2023, 22:16 WIB
"Yang utama memang performa kinerja. Ada sisi politik juga. Itu pasti ada tapi bukan yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya