80% Kepala Daerah Muka Baru, Mereka Dituntut Transparansi Anggaran

SETELAH pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, banyak terpilih kepala daerah yang baru menjabat dan bukan petahana. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran, di satu sisi mereka belum memiliki pengalaman dalam mengelola anggaran daerah. Sementara di sisi lain para kepala daerah baru dituntut berinovasi mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan pascapilkada ada sekitar 70 hingga 80 % kepala daerah baru yang dilantik. Dengan kata lain, mereka belum berpengalaman dalam mengelola anggaran. Hal itu berpotensi dimanfaatkan oleh birokrat dan legislatif untuk memasukan proyek dalam penyusunan anggaran terutama saat penyusunan perubahan APBD.

"Dari legislatif, mereka yang nakal bisa kongkalingkong dengan memasukan proyek atau program dalam penyusunan anggaran, sementara temen-temen birokrasi memainkan pengadaan barang dan jasa. Anggarannya dibuat besar, tapi implementasinya minim, " kata Yuyuk dalam sebuah diskusi bertema Menginspirasi Kepala Daerah Baru Mewujudkan Good Governance Tata Kelola APBD yang Transparan, Akuntabel, dan Pro Rakyat di Jakarta, Sabtu (5/3).

Menurut Yuyuk selama ini pembahasan dan penyetujuan anggaran antara DPRD dan eksekutif yakni kepala daerah, dilakukan tertutup, sehingga membuka deal-deal supaya anggaran yang disusun pemerintah daerah disetujui oleh DPRD. Padahal perlibatan masyarakat misalnya konsultasi publik dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan. Gunanya untuk membangun transparansi dan memutus mata rantai mafia anggaran. (X-2)