RI Bisa Keluar dari Middle Income Trap

PRESIDEN Joko Widodo meyakini Indonesia akan mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Indonesia dinilai punya modal besar untuk beranjak menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pembangunan infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.

“Menjadi negara berpenghasilan tinggi bukanlah hal yang mudah. Banyak negara dunia ketiga yang sudah puluhan tahun bahkan mendekati satu abad hanya berhenti pada negara berpendapatan menengah. Artinya, mereka terjebak dalam middle income trap,” ucap Presiden saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2020 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Dalam laporan Bank Dunia yang diumumkan 1 Juli lalu, pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) Indonesia naik dari US$3.840 menjadi US$4.050. Status Indonesia ikut naik dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income) menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country).

Meski naik status, Indonesia masih berada di level negara berpendapatan menengah. Presiden Jokowi meng-ingatkan Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali naik status men-jadi negara berpendapatan tinggi dengan beberapa syarat.

Untuk menuju negara berpendapatan tinggi, jelas Presiden, Indonesia membutuhkan infrastruktur yang efisien. Indonesia juga perlu memiliki sistem kerja yang kompetitif, cepat, dan berorientasi pada hasil.

“Ini sudah mulai dibangun secara masif sejak beberapa tahun terakhir. Kita butuh cara kerja yang cepat, kompetitif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Presiden.

Selain itu, Indonesia juga perlu sumber daya manusia (SDM) yang unggul, produktif, inovatif, dan kompetitif.

“Di sinilah posisi strategisnya pendidikan tinggi, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak generasi muda yang kompetitif, yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kemajuan RI,” ungkap Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden menekankan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM tidak bisa dilakukan dengan cara-cara normatif. Indonesia memerlukan strategi dan terobosan baru untuk melompat lebih jauh.

“Tidak bisa hanya dilakukan dengan rutinitas, tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, apalagi hanya disibukkan dengan administrasi, tidak bisa. Kita harus berubah, kita harus mengembangkan cara-cara baru, mengembangkan strategi baru, yang smart short cut, yang out of the box,” ucap Jokowi.

Tantangan

Bagi dunia usaha, perbaikan status Indonesia itu harus direspons dengan meletakkan komitmen bekerja keras untuk menjadi bangsa yang lebih produktif, efisien, dan kompetitif. Perbaikan status itu melahirkan tantangan baru dalam skala global.

“Itu agar ke depannya kita bisa terus mempertahankan status upper middle income ini dan naik kelas hingga menjadi high income countries dalam 10 hingga 15 tahun ke depan,” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani.

Shinta menambahkan, naiknya status Indonesia melahirkan tantangan baru dalam skala global. Salah satunya ialah kemungkinan terhentinya fasilitas generalized system preferences (GSP).

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk eskpor negara penerima. “Ini bukan hal yang perlu ditangisi atau disesalkan hanya karena GSP,” ungkapnya. (Mir/E-3). (Mir/E-3)