Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPR tengah mengkaji wacana peningkatan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen. PT yang saat ini berada pada angka 4% direncanakan naik maksimal hingga angka 7%
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Ossy Darmawan, berpandangan bahwa kalaupun PT diberlakukan untuk penyederhanaan partai di parlemen, harus mempertimbangkan keterwakilan suara rakyat. Semakin besar PT yang diberlakukan, semakin besar pula suara rakyat yang terbuang/tidak terakomodir.
Baca juga: Setiap Pemimpin harus Pegang Teguh Nilai-Nilai Pancasila
"Ingat, Indonesia adalah negara yang majemuk dan beragam san kita harus mengakomodir perbedaan tersebut dengan baik," ujar Ossy, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).
Untuk itu, menurut Ossy, harus dihitung secara cermat angka yang tepat dengan pertimbangan demokrasi keterwakilan dan tanpa interest sepihak partai-partai besar.
"Maka menurut hemat kami, angka Parliamentary Threshold 4% adalah angka yang realistik dan bijak untuk diterapkan," ujar Ossy.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengatakan bahwa Komisi II tengah mengkaji aturan mengenai PT di revisi UU Pemilu.
"Ada tiga alternatif yang ada di Komisi II. Kalau kita misalnya lihat range untuk PT adalah empat hingga tujuh persen," tutur Saan. (OL-6)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved