Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEPOLISIAN diiminta terus menginformasikan perkembangan kasus dugaan pungutan liar berupa permintaan tunjangan hari raya (THR) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana, update secara berkala tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi Kepolisian dalam menangani perkara.
"Kita meminta instansi kepolisian juga bisa meng-update secara berkala bagaimana penanganan perkara yang sudah dilimpahkan oleh KPK," kata Kurnia dalam konferensi pers secara daring, Rabu.
Kurnia menyebutkan, pihaknya juga berharap agar Kepolisian tidak melepas begitu saja pihak-pihak yang sudah diamankan saat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
"Kita tidak orang yang terkena OTT dilepas begitu saja tanpa ada penanganan perkara lebih lanjut," ujar Kurnia.
Baca juga : Puan Dorong Sivitas Akademika Terus Berinovasi Tangkal Covid-19
Di sisi lain, ICW juga mempertanyakan langkah KPK yang menyerahkan kasus OTT pejabat di UNJ ke kepolisian dengan alasan bukan penyelenggara negara.
“Padahal rektor perguruan tinggi negeri merupakan penyelenggara negara. Makanya kita pertanyakan logika KPK. Apalagi sudah dicantumkan dalam siaran pers KPK,” ujarnya.
Peneliti ICW Siti Juliantari menambahkan, praktik suap tersebut diduga dilakukan pejabat UNJ ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk mempertahankan posisinya di kampus. Apalagi saat ini posisi UNJ masih merupakan badan layanan umum (BLU) yang masih bersinggungan langsung dengan kementerian.
“Akibatnya wajar kasus suap bisa terjadi,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, KPK bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan OTT terhadap Kepala Bagian Kepegawaian UNJ berinisial DAN pada Rabu (20/5) siang.
Dari hasil OTT terhadap DAN, tim KPK bersama Itjen Kemendikbud menemukan barang bukti uang sebesar US$1.200 dan Rp27,5 juta. Namun setelah didalami KPK belum menemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. (OL-7)
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Seorang individu tidak akan memikirkan tentang pengakuan dan penghargaan sebelum kebutuhan dasar akan makanan dan tempat tinggal mereka terpenuhi.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Herry Jung diduga memberi suap Rp6,04 miliar dari janji awal Rp10 miliar pada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.
Rumah tempat ditemukan uang tersebut ditempati oleh Didik (petani) dan istrinya (seorang guru) dengan KTP sebagai warga Desa Blimbingrejo, merupakan saudara Ali Muhtarom.
Nadine Menendez, istri mantan Senator New Jersey Robert Menendez, dinyatakan bersalah atas 15 dakwaan dalam kasus suap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved