Selasa 12 Mei 2020, 22:22 WIB

Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Masa Pandemi

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Masa Pandemi

Ilustrasi
WFH Komisi Yudisial

 

CEGAH meluasnya wabah Covid-19, Komisi Yudisial (KY) memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home). Namun di tengah situasi tersebut, KY tetap memberikan pelayanan dan bersinergi dengan stakeholder.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Peluncuran buku dan diskusi webinar "Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial", Selasa (12/5).

"Di tengah situasi pandemi seperti ini, KY terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada publik. Walau dalam situasi bekerja dari rumah, tapi KY dengan dukungan stakeholder terus berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat," ujar Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat saat memberikan pengantar (12/5).

Peluncuran buku karangan Anggota KY Farid Wajdi, dkk ini, lanjut Tubagus, merupakan momentum untuk lebih mendekatkan KY dengan para pemangku kepentingan. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pembaca tentang tugas dan wewenang KY dalam menjaga harkat dan martabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etika oleh hakim.

Anggota KY Farid Wajdi menjelaskan, banyak buku yang mencoba mengkaji fokus pengawasan hakim tetapi sebagian besar ditulis dari kacamata orang luar. Buku Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di KY ini sehingga bisa dibilang berasal dari pengalaman "orang dalam" KY.

Baca juga :Said Didu vs Luhut, Polri Kaji Opsi Pemeriksaan di Rumah

"Namun, substansi di dalam tetap mencerminkan pandangan pribadi para penulis dan merupakan tulisan ilmiah untuk kepentingan akademik, bukan merupakan sikap resmi lembaga," ujar Farid Wajdi.

Farid menuturkan, buku ini menjelaskan persidangan etik di KY yang bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu Ketua dan Anggota KY bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa ada badan atau perorangan yang bertindak sebagai penuntut.

"Persidangan etik secara formil tidak menggunakan sistem pembuktian, sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana atau perdata. Namun, tetap berupaya melakukan pembuktian yang mendekati pembuktian di persidangan hukum," tambahnya.

Buku ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui proses pembuktian untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik Hakim dan memahami KY lebih dekat.(OL-2)

 

 

Baca Juga

MI/Marcel Kelen

Polisi : Intan Jaya Kondusif

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 05 Maret 2021, 17:32 WIB
"Iya aman di sana, KKB di gunung, jauh," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Nemangkawi Kombes Iqbal Alqudusy, Jumat...
MI/Susanto

Surya Paloh Sampaikan Keprihatinan Atas Nasib Partai Demokrat

👤Putra Ananda 🕔Jumat 05 Maret 2021, 17:27 WIB
Partai NasDem menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas kemelut yang terjadi atas Partai...
Dok. MI

MAKI Laporkan Dugaan Penyimpangan Pajak Rp1,7 Triliun

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 05 Maret 2021, 17:25 WIB
Laporan tersebut disampaikan kepada KPK, yang diminta mengembangkan penyelidikan dugaan korupsi penyimpangan penagihan pajak di lingkungan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya