Jumat 06 Maret 2020, 13:30 WIB

Mantan Anggota DPRD Jambi Dituntut 5 Tahun

SL/Ant/N-1 | Politik dan Hukum
Mantan Anggota DPRD Jambi Dituntut 5 Tahun

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
ersangka, anggota DPRD Jambi Gusrizal (kedua kiri) dan El Helwi (kedua kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta

 

TIGA mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dituntut hukuman penjara masing-masing lima tahun dalam kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, kemarin.

Ketiga mantan wakil rakyat tersebut ialah Supardi Nurzain, Gusrizal (keduanya dari Fraksi Golkar), dan Elhelwi (PDIP). Tuntutan diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Feby Dwiandospendi.

Jaksa menyatakan ketiganya terbukti melakukan korupsi dengan menerima suap ratusan juta rupiah sebagai uang ketuk palu untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 dan 2019. Selain menuntut hukuman penjara, jaksa juga menuntut hak politik ketiganya dicabut selama lima tahun ke depan.

Dalam persidangan terungkap, untuk pengesahan RAPBD Jambi di dua tahun anggaran tersebut, terdakwa Supardi Nurzain dan Gusrizal menerima uang masing-masing Rp375 juta, sedangkan Elhelwi memperoleh suap Rp975 juta. Sebagian uang suap oleh para terdakwa dikembalikan kepada negara, tetapi sebagian lagi telanjur digunakan sehingga mereka dituntut harus tetap mengembalikan sisanya.

Supardi Nurzain masih harus mengembalikan Rp105 juta, Elhelwi Rp50 juta, dan dari Gusrizal Rp55 Juta. Sidang pembelaan atas tuntutan jaksa akan dilanjutkan pekan depan. Tuntutan terhadap ketiga mantan anggota DPRD tersebut sama dengan tuntutan hukuman yang diajukan jaksa kepada tiga terdakwa lainnya yang diadili terpisah, yakni Efendi Hatta, Sainal Abidin, dan Muhammdiyah. Dalam sidang putusan pada pekan lalu, mereka divonis empat tahun penjara.

Sementara itu, Wali Kota Medan nonaktif, Dzulmi Eldin, diadili di Pengadilan Tipikor Medan juga karena menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Isa Anshari. Jaksa dari KPK, Iskandar Marwanto, dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Medan menyebutkan, uang suap Rp130 juta diterima wali kota periode 2016-2021 itu pada Oktober 2019 sebagai imbalan karena terdakwa mengangkat Isa Ansyari sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan. (SL/Ant/N-1)

Baca Juga

Biro Pers Setpres

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina Angkat Indonesia di Mata Dunia

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:53 WIB
Menurutnya, politik bebas aktif menjadi satu alasan kunci Jokowi bisa melakukan kunjungan ke dua...
Dok pribadi

Pengguna Platform LUNA Tuntut Pencairan Rekening

👤Media Indonesia 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:35 WIB
SALAH satu pengguna platform LUNA dari PT Indodax Nasional Indonesia, Munawar Chalid, mengungkapkan kisah...
MI/M. Irfan

Penetapan Tersangka Baru Kasus Garuda, Erick : Program Bersih-bersih BUMN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 27 Juni 2022, 21:48 WIB
"Program bersih-bersih BUMN bukan sekadar ingin menangkap saja, tetapi bagaimana kita memperbaiki sistem agar bisa mencegah korupsi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya