Selasa 03 Maret 2020, 13:17 WIB

Dukungan Bakamla Jadi Coast Guard Indonesia Terus Mengalir

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Dukungan Bakamla Jadi Coast Guard Indonesia Terus Mengalir

MI/Cahya Mulyana
Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia (kanan) dalam sebuah diskusi di Jakarta.

 

BADAN Keamanan Laut (Bakamla) RI mendapat dukungan penguatan institusi, serta transformasi menjadi garda terdepan (coast guard) Indonesia untuk penegakan hukum di laut.

Dukungan datang dari sejumlah pihak, termasuk Kepala Staf Angakatan Laut (Kasal) Laksamana TNI, Siwi Sukma Adji, yang merupakan Kepala Bakamla sebelumnya. Selain itu, dukungan mengalir dari Laksamana (Purn) Laksamana (Purn) Arief Koeshariadi, Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto, Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, Laksamana (Purn) Sumardjono, Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Laksamana (Purn) Marsetio, Laksamana (Purn) Ade Supandi.

Mantan Kepala Bakamla, Laksamana Madya (Purn) Djoko Sumaryono, juga memberikan dukungan. Berikut, Laksamana Madya (Purn) Budhi Hardjo, Laksamana Madya (Purn) Yosaphat Didik Heru Purnomo, Laksamana Madya (Purn) Bambang Suwarto, Laksamana Madya (Purn) Desi Albert Mamahit, Laksamana Madya (Purn) Arie Soedewo, Laksamana Madya (Purn) Achmad Taufiqoerrochman dan Laksda TNI (Purn) Surya Wiranto.

"Penguatan Bakamla membutuhkan komitmen seluruh pihak. Komponen cadangan aktif saat perang, tetapi kekuatan pengganda melekat terus terkait dengan peran gakkum dan gaklat. Karena Bakamla menjadi terdepan gakkum saat damai dan cipta kondisi dalam eskalasi," terang Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, kepada Media Indonesia, Selasa (3/3).

Baca juga: Kekuatan Alutsista Bakamla hanya 30%

Dia mengatakan dukungan yang muncul dari pertemuan dan diskusi di kantor Bakamla, mentitikberatkan pada upaya transformasi Bakamla menjadi coast guard Indonesia, sesuai amanat Presiden Joko Widodo. Selain dukungan, juga terdapat catatan berupa masukan strategis yang menjadi bahan pertimbangan perencanaan dan pelaksanaan program di Bakamla.

Bakamla juga terus mempererat komunikasi dan sinergi dengan institusi lain yang memiliki tugas dan kewenangan di laut, termasuk TNI AL. Terlebih dalam sejarahnya, coast guard dan Angkatan Laut selalu berdampingan dan bersinergi satu sama lain.

"Keberadaan Angkatan Laut dan coast guard dalam sejarah senantiasa berdampingan. Itu sebabnya coast guard senantiasa menjadi kekuatan pengganda Angkatan Laut," tegas Aan.

Dia mengatakan Kepala Negara menekankan kepentingan nasional di laut dan situasi global maritim, khususnya di perairan Indonesia. Itu merupakan tantangan yang harus dijawab. Sesuai dengan undang-undang, Bakamla akan lebih bersinergi dengan seluruh stakeholder di laut.

"Karena sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. Tadi Pak Jokowi juga sudah bilang masalah Omnibus Law untuk keamanan laut,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi, sapaan akrabnya, mengiginkan Bakamla segera bertransformasi menjadi coast guard Indonesia. Dengan begitu, penegakan hukum di laut terfokus dan satu pintu, yakni oleh Bakamla.

”Jadi Bakamla itu kayak Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasi, agar semuanya ada harmonisasi. Saya juga berharap ke depan kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, ya diberi kewenangan di perairan kita,” tutur Jokowi usai pelantikan Kepala Bakamla di Istana Negara, beberapa waktu lalu.(OL-11)

Baca Juga

Antara

Puskapol UI: Susi Pudjiastuti Layak Jadi Cawapres 2024

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 04 Juli 2022, 18:53 WIB
Menurut Puskapol UI, kelayakan tersebut dikarenakan Susi memiliki pandangan kritis terhadap perkembangan negara. Sekalipun, sudah tidak...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

DPR Pilih Perppu untuk Ubah UU Pemilu, Ini Respons KPU

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 04 Juli 2022, 18:42 WIB
Idham membeberkan, KPU akan laksanakan seluruh ketentuan yang termuat dalam perppu. Menurut Idham, fenomena adanya perppu di kala tahapan...
Antara

Pengamat: Korban Jalan Rusak Bisa Ajukan Tuntutan

👤Rahmatul Fajri 🕔Senin 04 Juli 2022, 18:40 WIB
Dalam hal ini, masyarakat bisa menuntut pemerintah atau penyelenggara jalan, jika mengalami kecelakaan akibat jalan rusak. Mengingat, ada...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya