BADAN Keamanan Laut (Bakamla) RI mendapat dukungan penguatan institusi, serta transformasi menjadi garda terdepan (coast guard) Indonesia untuk penegakan hukum di laut.
Dukungan datang dari sejumlah pihak, termasuk Kepala Staf Angakatan Laut (Kasal) Laksamana TNI, Siwi Sukma Adji, yang merupakan Kepala Bakamla sebelumnya. Selain itu, dukungan mengalir dari Laksamana (Purn) Laksamana (Purn) Arief Koeshariadi, Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto, Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, Laksamana (Purn) Sumardjono, Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Laksamana (Purn) Marsetio, Laksamana (Purn) Ade Supandi.
Mantan Kepala Bakamla, Laksamana Madya (Purn) Djoko Sumaryono, juga memberikan dukungan. Berikut, Laksamana Madya (Purn) Budhi Hardjo, Laksamana Madya (Purn) Yosaphat Didik Heru Purnomo, Laksamana Madya (Purn) Bambang Suwarto, Laksamana Madya (Purn) Desi Albert Mamahit, Laksamana Madya (Purn) Arie Soedewo, Laksamana Madya (Purn) Achmad Taufiqoerrochman dan Laksda TNI (Purn) Surya Wiranto.
"Penguatan Bakamla membutuhkan komitmen seluruh pihak. Komponen cadangan aktif saat perang, tetapi kekuatan pengganda melekat terus terkait dengan peran gakkum dan gaklat. Karena Bakamla menjadi terdepan gakkum saat damai dan cipta kondisi dalam eskalasi," terang Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, kepada Media Indonesia, Selasa (3/3).
Baca juga: Kekuatan Alutsista Bakamla hanya 30%
Dia mengatakan dukungan yang muncul dari pertemuan dan diskusi di kantor Bakamla, mentitikberatkan pada upaya transformasi Bakamla menjadi coast guard Indonesia, sesuai amanat Presiden Joko Widodo. Selain dukungan, juga terdapat catatan berupa masukan strategis yang menjadi bahan pertimbangan perencanaan dan pelaksanaan program di Bakamla.
Bakamla juga terus mempererat komunikasi dan sinergi dengan institusi lain yang memiliki tugas dan kewenangan di laut, termasuk TNI AL. Terlebih dalam sejarahnya, coast guard dan Angkatan Laut selalu berdampingan dan bersinergi satu sama lain.
"Keberadaan Angkatan Laut dan coast guard dalam sejarah senantiasa berdampingan. Itu sebabnya coast guard senantiasa menjadi kekuatan pengganda Angkatan Laut," tegas Aan.
Dia mengatakan Kepala Negara menekankan kepentingan nasional di laut dan situasi global maritim, khususnya di perairan Indonesia. Itu merupakan tantangan yang harus dijawab. Sesuai dengan undang-undang, Bakamla akan lebih bersinergi dengan seluruh stakeholder di laut.
"Karena sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. Tadi Pak Jokowi juga sudah bilang masalah Omnibus Law untuk keamanan laut,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi, sapaan akrabnya, mengiginkan Bakamla segera bertransformasi menjadi coast guard Indonesia. Dengan begitu, penegakan hukum di laut terfokus dan satu pintu, yakni oleh Bakamla.
”Jadi Bakamla itu kayak Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasi, agar semuanya ada harmonisasi. Saya juga berharap ke depan kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, ya diberi kewenangan di perairan kita,” tutur Jokowi usai pelantikan Kepala Bakamla di Istana Negara, beberapa waktu lalu.(OL-11)
