PRESIDEN Joko Widodo angkat bicara mengenai polemik pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau.
Renovasi gereja terhalang aksi protes dari sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) meski sudang mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Menanggapi kondisi itu Presiden Jokowi meminta Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Idham Azis turun tangan.
"Tadi juga sudah saya perintahkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (12/2).
Baca juga: Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus Gereja di Karimun
Jokowi menegaskan bahwa negara mengakui dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing.
"Ya ini masalah intoleransi. Konstitusi kita menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat," terang dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak akan membiarkan praktik intoleransi ada. Ia pun kecewa lantaran daerah setempat tak bisa menyelesaikan masalah tersebut.
"Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah jadi saya perintahkan Menkopolhukam dan Kapolri selesaikan ini, baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara," ungkap dia.
Jokowi minta diselesaikan denga cepat. Sebab, kejadian ini bisa menjadi preseden buruk dan menjalar ke daerah lain. (OL-8)
