Indonesia Butuh Figur Sipil Benahi Intelijen

SEBAGAI lembaga negara yang sangat strategis, Badan Intelejen Negara (BIN) memerlukan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Kinerja lembaga telik sandi tersebut ke depan harus lebih ditingkatkan untuk mendukung kepentingan negara.

"BIN adalah lembaga negara strategis yang sampai saat ini belum disentuh Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini. BIN perlu sosok yang punya kapabilitas yang mumpuni, rekam jejak yang bersih dan teruji nasionalismenya," ujar Rusdi Ali Hanafia, Ketua Umum Seknas Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Indonesia Maju, Jumat (7/2).

Melihat pentingnya BIN dipimpin sosok yang mempunyai kapasitas mumpuni, Seknas Indonesia Maju awal pekan ini mengadakan polling (jajak pendapat) untuk mengetahuui masyarakat tentang figur seperti apa yang dianggap layak untuk memimpin BIN. "Apa yang kami lakukan ini sebenarnya bisa menjadi bahan masukan dan referensi bagi Presiden Jokowi untuk menentukan figur terbaik yang akan ditunjuk sebagai Kepala BIN," jelas Rusdi.

Dari beberapa nama yang masuk dan diseleksi tim yang ditunjuk Seknas Indonesia Maju, kata Rusdi, akhirnya mengerucut pada tiga nama yaitu Suhendra Hadikuntono yang merupakan pengamat intelijen senior, Budi Gunawan, jenderal polisi yang memimpin BIN sejak 2016, dan Sufmi Dasco Ahmad, politisi Partai Gerindra.

"Dari hasil polling yang dilakukan sejak awal pekan ini, sudah mengarah pilihan masyarakat luas adalah figur sipil non-partai yaitu Suhendra Hadikuntono yang secara signifikan dipilih lebih dari 76,5% responden. Disusul Sufmi Dasco Ahmad sekitar 13,5% dan terakhir Budi Gunawan sekitar 9,9%," jelas Rusdi.

Hasil tersebut, lanjut Rusdi, menggambarkan tren keinginan masyarakat agar figur sipil dan non-partai politik dipilih Presiden untuk memimpin BIN. Keinginan masyarakat tentang sosok Kepala BIN dari sipil dan bukan kader atau titipan dari partai mana pun, menurut Rusdi, adalah pesan kuat yang disampaikan oleh rakyat Indonesia kepada Presiden Jokowi agar ke depan lembaga intelijen negara bebas dari kepentingan partai atau kelompok tertentu. (RO/R-1)