ASN Pusat Harus Pindah ke Ibu Kota Baru atau Dipersilakan Mundur

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan pusat wajib mau dipindah tugas ke Ibu Kota baru.

"Silakan mundur kalau tidak mau. Tidak mau itu ya tidak bisa, itu prinsipnya," ujar Tjahjo Kumolo seusai menjadi pembicara best practices kepemerintahan yang baik dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Kalsel, di Hotel Area Barito, Banjarmasin, Jumat (7/2).

Baca juga: ASN yang Dipindah ke Ibu Kota Baru Akan Lewati Uji Kompetensi

Terkecuali, papar dia, yang bersangkutan misalnya sudah masuk pensiun atau sudah sakit-sakitan, tentunya ada pertimbangan untuk hal tersebut.

"Kalau tidak seperti itu, ya tidak bisa, sebab ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja," tuturnya.

Baca juga: Lepas Jadi Ibu Kota, Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus

Sebab, kata dia, negara sudah memberikan pendidikan dengan biaya yang tidak sedikit, hingga keahliannya atau kemampuan mereka harus dicurahkan demi negara. "Tidak bisa mau enak-enak saja di Jakarta," ujarnya.

Baca juga: Pusat Diminta Kembangkan Daerah Penyangga Ibu Kota Baru

Sebagaimana arahan Presiden, ujar dia, pemindahan ibu kota negara yang baru nanti di wilayah Kalimantan Timur dilakukan sekaligus, termasuk ASN.

"Tapi kan ini masih lama, sekitar tahun 2024, tapi kita juga sudah bersiap," ujarnya.

Baca juga: Menpan-RB Masih Kaji Jumlah ASN Pindah ke Ibu Kota Baru

Sekarang pihaknya menginventarisasi ASN pusat yang pada 2023 dan 2024 yang akan pensiun. "Karena ini harus diisi, mengisinya bisa dengan ASN baru atau dari outsourcing atau dari pegawai daerah," ujarnya.

Karena sudah dipikirkan matang untuk pemindahan ibu kota baru yang serba smart dan moderen itu dibutuhkan SDM yang mempuni.

"Karena ini kota baru ini akan berkelas dunia, yang bisa juga menyerap investasi," katanya. (X-15)