Selasa 28 Januari 2020, 18:06 WIB

Diperiksa KPK, Ketua KPU Ditanyakan Soal Hubungan dengan Wahyu

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Diperiksa KPK, Ketua KPU Ditanyakan Soal Hubungan dengan Wahyu

ADAM DWI / MI
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini.

 

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dirinya dicecar 22 pertanyaan. Salah satunya hubungan dirinya dengan Mantan Mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

"Ada 22 pertanyaan yang diajukan pada saya. pertama terkait dengan profil saya, jabatan saya, tugas kewenangan dan kewajiban saya," kata Arief usai jalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (28/1).

"Kedua terkait relasi saya dengan Pak Wahyu, cara kerja saya dengan Pak Wahyu dan para anggota KPU," tambah Arief.

KPK juga menanyakan mengenai cara KPU merespon dan menjawab setiap surat-surat dari PDI Perjuangan dalam perkara suap pengganti antar waktu (PAW) yang menyeret Wahyu dan Politisi PDIP Harun Masiku.

Baca juga: Yasonna Dirjen Imigrasi Copot Ronny Sompie

Selain itu, Arief juga menegaskan bahwa antara dirinya dengan Wahyu tidak ada sekat atau perbedaan pandangan mengenai pergantian antarwaktu (PAW).

"Enggak, enggak ada. Pokoknya KPU telah mengambil putusan sebagaimana yang kita tuangkan dalam surat yang kita kirimkan sebagai jawaban itu," ungkap Arief.

Arief menegaskan bahwa siapapun bisa mengajukan PAW. Tetapi pengajuan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"kami memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pokoknya KPU bertindak sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku," jelasnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan calon terpilih yang berhalangan tetap bisa digantikan KPU. Kursinya menjadi jatah calon bersuara terbanyak kedua. (OL-4)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

KPUD Diminta Bersiap Sidang Sengketa Pilkada di MK Esok

👤Indriyani Astuti 🕔Senin 25 Januari 2021, 09:09 WIB
KPU daerah, terang Hasyim, telah bersiap menyusun konsep jawaban termohon yakni calon kepala daerah yang mengajukan sengketa hasil pilkada...
Dok MI/ROMMY PUJIANTO

Maqdir Sebut KPK Wajib Hapus Status DPO Sjamsul Nursalim

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Januari 2021, 07:17 WIB
Status tersangka Sjamsul Nursalim sudah tidak valid sejak adanya putusan MA yang membebaskan Syafruddin Arsyad...
MI/Susanto

Listyo Sigit Diminta Hidupkan Aplikasi Pelaporan

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 25 Januari 2021, 07:08 WIB
Polri sudah sering meluncurkan aplikasi laporan masyarakat. Namun, satu pun aplikasi itu tidak ada yang bisa memanggil...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya