Senin 27 Januari 2020, 11:56 WIB

Jokowi Teken PP Tentang Pengangkatan Dewas KPK

Damar Iradat | Politik dan Hukum
Jokowi Teken PP Tentang Pengangkatan Dewas KPK

Antara
Dewan Pengawas KPK

 

PRESIDEN Joko Widodo tanda tangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam aturan tersebut, pengangkatan dewas harus melalui panitia seleksi.

Dalam Pasal 4, dijelaskan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas, presiden akan membentuk panitia seleksi. Sementara itu, dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan jika pansel nantinya terdiri atas unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat.

"Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sembilan orang yang terdiri atas lima orang yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat; dan empat orang yang berasal dari unsur masyarakat," demikian bunyi Pasal 5 ayat 2, PP No 4 Tahun 2020 di situs resmi Setneg, Senin (27/1).

Adapun susunan panitia seleksi dewas KPK yang tercantum dalam beleid tersebut yakni; satu orang ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur pemerintahan, satu wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota.

Panitia seleksi, dalam Pasal 6, disebutkan bertugas mengumumkan penerimaan calon anggota Dewas, melakukan pendaftaran calon anggota Dewas, mengumumkan nama calon anggota Dewas dalam laman resmi KPK untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, dan menentukan nama calon anggota Dewas sebanyak dua kali jumlah anggota Dewas yang akan diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.

Nantinya, 10 nama calon anggota Dewas KPK akan diserahkan panitia seleksi kepada presiden. Kemudian, presiden akan menyerahkan 10 nama tersebut untuk ditindaklanjuti ke DPR.

"Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi," bunyi Pasal 8 ayat 2.

Aturan ini diteken Jokowi pada 16 Januari 2020, dan telah diundangkan pada 20 Januari 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Presiden Joko Widodo sebelumnya akan menerbitkan tujuh aturan baru yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, tujuh aturan baru itu yakni tiga peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (perpres).

Adapun tiga PP yang akan diterbitkan, di antaranya; Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sementara itu, empat aturan berbentuk Perpres, yaitu Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK,
Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pengawas KPK, serta Organisasi dan Tata Kerja pimpinan KPK dan Organ Pelaksana KPK. (OL-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Wahdi S

Ada Pesan Khusus di Korupsi Ekspor Benih Lobster

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 17 Januari 2021, 10:58 WIB
Informasi itu dikulik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pemeriksaan manajer kapal PT Dua Putra Perkasa (DPP) Agus...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Kasus Asabri Indikasikan Cuci Uang

👤 (Tri/P-2) 🕔Minggu 17 Januari 2021, 05:55 WIB
JAKSA Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap kasus dugaan korupsi...
MI/SUSANTO

Sebagian RUU Tinggal Ketuk Palu

👤(Sru/P-2) 🕔Minggu 17 Januari 2021, 05:50 WIB
SETELAH menetapkan 33 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke Prolegnas RUU Prioritas 2021 bersama...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya