Penjajakan Kerja Sama dengan Jepang Bukan untuk Lawan Tiongkok

KETUA Tim Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menyatakan penjajakan kerja sama perikanan pemerintah Indonesia dengan Jepang di perairan Natuna semata-semata untuk menarik masuk investasi. Ia membantah dugaan bahwa kerja sama dijajaki sebagai salah satu upaya menghalau aktivitas nelayan Tiongkok di perairan Natuna Utara.

"Kita ini kan terbuka pada semua negara di dunia. Negara Indonesia ini kan bebas aktif," ujar Ali, di Upnormal Coffeeroaster, Jakarta, Minggu (12/1).

Baca juga: Konflik RI dan Tiongkok di Natuna Dinilai Sulit Diselesaikan

Tidak hanya pada Jepang, peluang kerja sama investasi, baik di bidang perikanan, atau lainnya juga terbuka bagi negara lain. Termasuk Tiongkok bila mereka ingin berinvestasi.

"Kita tunggu lagi habis Jepang mana lagi. Tiongkok monggo, tidak ada masalah," ujar Ali.

Ia mengatakan, semua negara berpeluang mendapatkan izin investasi di Indonesia. Namun, mereka terlebih dulu juga harus mengakui dan tidak menganggu kedaulatan Indonesia.

"Jadi bisa sepanjang dalam wilayah kedaulatan di Republik Indonesia dan negara mana saja yang mau bekerja sama dengan Indonesia dan mengakui wilayah kedaulatan Republik Indonesia," ujar Ali.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (10/1). Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku ingin mengajak Jepang untuk berinvestasi di Natuna. (OL-6)