Kapal Nelayan dan Patroli Besar Harus Dihadirkan di Natuna

MASUKNYA kapal nelayan dan coast guard Tiongkok di perairan Natuna Utara disebut sebagai dampak tidak hadirnya nelayan dan patroli atau coast guard Indonesia secara konsisten di sana. Berbeda dengan Tiongkok yang secara konsisten selalu memiliki nelayan dan coast guard yang bekerja secara aktif di sana.

"Mereka hadir secara fisik di wilayah 9 garis putus yang masuk ke ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia itu, nelayan-nelayannya hadir di sana. Kalau kita di Natuna orientasinya bisnis, kalau di sana dapat ikan bagus dan murah akan ada, kalau sebaliknya tidak akan hadir," ujar Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahano Juwana, di Upnormal Coffeeroaster, Jakarta, Minggu (12/1).

Baca juga: Kapal Tiongkok belum Menjauh dari Natuna

Kapal patroli yang ada selama ini di sekitar laut Natuna Utara dinilai masih minim dan kapasitasnya tidak memadai. Sementara, untuk bisa memantau maksimal wilayah laut Natuna Utara dibutuhkan kapal dengan kapasitas yang cukup besar.

"Jadi, Indonesia sekarang itu kalau mau patroli harus pakai kapal TNI AL," ujar Hikmahanto.

Sementara di ZEE, yang seharusnya berperan adalah kapal patroli, bukan kapal TNI AL.

"Kapal patroli mudah-mudahan pemerintah bisa punya coast guard besar untuk bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Harus kuat-kuatan di coast guard karena di ZEE tidak bisa menggunakan senjata. Kita harus konsisten menolak kebijakan 9 dash line juga," ujar Hikmahanto.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan pemerintah memalui KKP tengah menyiapkan berbagai upaya penguatan di laut Natuna Utara. Mulai dari kehadiran nelayan hingga patroli.

"Pemerintah melalui menteri KKP tengah menyiapkam sarana prasarana untuk membantu nelayam dan juga akan memastikan keberadaan kapal patroli untuk mengawal mereka nantinya," ujar Ngabalin. (OL-6)