Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi lunak menyikapi isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur yang tinggal di kamp-kamp yang dibangun di wilayah Xinjiang, China.
"Ibu Menlu sudah melakukan langkah-langkah. Kita punya jalan diplomasi lunak. Sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif," katanya, di Jakarta, hari ini.
Hal itu disampaikan Mahfud usai membuka diskusi yang diselenggarakan Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tema "Merawat Semangat Hidup Berbangsa".
Baca juga: Wapres Minta Tiongkok Lebih Terbuka soal Informasi Uighur
Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, kemudian dari kelompok masyarakat juga ikut berperan.
"Ada MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhammadiyah, dan sebagainya sudah ke sana. Kita cari jalan yang baik," katanya.
Sebagai manusia, ia mengakui tidak mungkin mendiamkan begitu saja terkait isu kemanusiaan di Uighur, tetapi perlu juga mengetahui persoalan yang sebenarnya.
"Karena di China itu kawasan Muslim kan banyak juga, bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, ke berbagai tempat lain, aman-aman aja. Tetapi kok di Uighur terjadi seperti itu, ada apa?" kata Mahfud.
Artinya, Mahfud mengingatkan harus lebih objektif melihat seluruh persoalan itu sehingga pemerintah melalui politik bebas aktif akan melakukan langkah terbaik untuk kebaikan umat manusia.
Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah berlangsung lama. Para ahli dan aktivis PBB mengatakan sedikitnya satu juga warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017, seperti dilaporkan Reuters.
Selain itu, pemerintah China dikabarkan melarang etnis Uighur dan warga Muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah. Larangan itu terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.(OL-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved