DPR Imbau PPATK Jangan Lempar Spekulasi ke Publik

ANGGOTA Komisi III DPR, Jazilul Fawaid, mengimbau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak membuat kegaduhan dan spekulasi di masyarakat.

Hal itu terkait dengan pernyataan PPATK yang mengatakan tengah mengungkap dugaan adanya modus pencucian uang kepala daerah lewat kasino atau tempat perjudian di luar negeri. Namun, hingga saat ini PPATK masih enggan mengungkap dengan detail siapa saja oknum kepala daerah yang dimaksud.

Jazilul mengatakan, PPATK bila memang memiliki temuan yang mencurigakan, seharusnya mereka terlebih dulu membawanya ke penegak hukum, bukan berbicara ke publik.

“Kenapa PPATK tidak panggil saja orang yang bersangkutan, minta penjelasan. Kalau perlu laporkan ke penegak hukum yang lain yang bisa memanggil kalau PPATK tidak bisa memanggil. Daripada dipublikasikan membuat kegaduhan dan kecurigaan satu sm lain. Kan akan lebih bijaksana kalau seperti itu,” ujar Jazilul, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (17/12).

Baca juga: PPATK Serahkan Temuan Rekening Kasino ke KPK dan Polisi

Itu dianggap Jazilul penting karena bukan kali pertama PPATK merilis informasi terkait kasus yang dikatakannya masif tetapi tidak berlanjut dengan bukti yang kuat. Rata-rata hanya berakhir pada informasi yang menggantung.

“Karena dulu sudah pernah melansir kasus yang saya sebut tadi narkoba. Mana, tidak ada. Maksud saya jangan penegak hukum membuat efek kejut yang tidak perlu. Lakukan saja sesuai porsinya. Kalau ada kesalahan laporkan kepada kita, koordinasi antar mereka. Ini malah koordinasi ke media,” ujar Jazilul.

Ia berharap PPATK dapat menindaklanjuti temuannya bila memang benar memiliki bukti kuat adanya pelanggaran. Salah satunya soal kasus pencucian uang kepala daerah di kasino yang baru saja dirilis oleh PPATK ke publik. Ia juga berharap ke depan PPATK lebih mengedepankan penyelesaian kasus yang komprehensif dengan penegak hukum lain.

“Saya pikir, hukum itu jangan dipermainkan dalam soal kejat-kejut. Yang jelas apa perkaranya, ditelisik kalau sudah benar diumumkan. Kan hukum itu prinsipnya praduga tak bersalah. Maka semua aparat penegak hukum mestinya juga gitu. Kalau gini kan semua daling tuduh,” pungkasnya. (OL-8)